Samarinda, Sekala.id – Penetapan Direktur Perumda Varia Niaga berinisial SH sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Samarinda. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi momentum pembenahan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD), terutama dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengawasan kerja sama dengan pihak ketiga.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menyampaikan keprihatinannya atas perkara yang menjerat pimpinan perusahaan daerah tersebut. Meski begitu, ia meminta semua pihak tidak mendahului proses hukum dan memberikan ruang kepada kepolisian untuk mengusut perkara secara transparan.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pengusutan oleh Polda Kaltim harus didukung agar berlangsung secara transparan dan profesional,” kata Viktor saat ditemui, Kamis (5/11/2026).
Dia juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Menurutnya, seluruh dugaan penyimpangan harus ditelusuri secara menyeluruh sebelum ada kesimpulan hukum terhadap pihak yang terlibat.
Di luar proses hukum, Viktor menilai persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan BUMD di Samarinda. Terlebih, Perumda Varia Niaga merupakan salah satu perusahaan daerah yang masuk dalam lingkup pengawasan Komisi II DPRD.
Legislator Partai Demokrat itu menegaskan, upaya perusahaan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperoleh keuntungan tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum. Setiap aktivitas bisnis, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga, harus dijalankan sesuai aturan.
“Perumda memang memiliki target mendapatkan keuntungan dan berkontribusi terhadap PAD. Namun, seluruh aktivitasnya tetap harus berada dalam koridor hukum, khususnya hukum bisnis,” ujarnya.
Viktor menyebut Komisi II selama ini menjalin komunikasi dengan manajemen Varia Niaga, termasuk membahas sejumlah kerja sama bisnis. DPRD, melalui fungsi pengawasan, dapat memberikan masukan agar keputusan perusahaan didasarkan pada pertimbangan yang matang.
Namun, dirinya menilai peran Dewan Pengawas (Dewas) juga perlu diperkuat. Pengawasan internal harus berjalan optimal, terutama terhadap keputusan bisnis berskala besar yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan perusahaan dan keuangan daerah.
Menurutnya, tidak semua keputusan bisnis selama ini dikomunikasikan kepada DPRD. Karena itu, mekanisme koordinasi dan pengawasan perlu dibenahi agar pengelolaan BUMD lebih terukur.
Terkait langkah selanjutnya, Viktor meminta Pemerintah Kota Samarinda selaku pemilik modal mempertimbangkan perkembangan proses hukum sebelum mengambil keputusan kelembagaan.
“Kita menghargai proses hukum sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Setelah itu, pemkot maupun DPRD dapat menentukan langkah kelembagaan yang tepat,” kata dia.
Victor berharap persoalan ini menjadi evaluasi bagi seluruh BUMD agar lebih cermat dalam menjalankan usaha dan menjalin kemitraan.
“BUMD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan keuangan daerah,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
