Samarinda, Sekala.id – Keterbatasan anggaran daerah membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus lebih selektif menentukan sekolah yang mendapat rehabilitasi pada 2027. DPRD Samarinda meminta perbaikan difokuskan pada bangunan sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah agar kebutuhan mendesak tidak terabaikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan jumlah sekolah yang membutuhkan perbaikan terus bertambah. Pasalnya, kemampuan keuangan daerah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Berdasarkan pendataan Komisi IV, sekitar 35 sekolah dasar (SD) diproyeksikan masuk program rehabilitasi ringan pada 2027. Selain itu, terdapat sekitar 15 sekolah menengah pertama (SMP) yang telah diusulkan untuk mendapatkan perbaikan fasilitas.
Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan di lapangan. Puji menyebut, hasil kunjungan ke sejumlah kecamatan menunjukkan masih banyak bangunan sekolah yang memerlukan penanganan, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga membutuhkan renovasi berat.
Usulan rehabilitasi tersebut dihimpun melalui berbagai mekanisme perencanaan, termasuk pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota.
“Setiap kecamatan yang saya kunjungi selalu ada SD maupun SMP yang kondisinya memang sudah membutuhkan perbaikan. Semua kebutuhan itu akan kami usulkan,” ujar Puji, Kamis (5/11/2026).
Meski demikian, ia menilai pemerintah tidak bisa merealisasikan seluruh usulan secara bersamaan. Tingkat kerusakan bangunan dan urgensi kebutuhan masing-masing sekolah harus menjadi dasar penentuan prioritas pekerjaan.
Menurut Puji, pembiayaan rehabilitasi juga tidak harus sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah dapat mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun sumber pendanaan lain yang memungkinkan.
“Dengan adanya efisiensi, tentu kami harus kembali memilah mana yang paling prioritas,” tegasnya.
Selain kebutuhan rehabilitasi pada 2027, Puji turut mempertanyakan kelanjutan perbaikan SMP Negeri 24 Samarinda yang sebelumnya telah dibahas dalam program kerja tahun anggaran 2026.
Hingga kini, proyek tersebut belum memasuki tahap lelang sehingga jadwal pengerjaannya belum dapat dipastikan. Meski telah menerima sinyal positif terkait kelanjutan proyek, realisasinya masih bergantung pada proses pengadaan.
“Saya sudah mendapat tanda positif untuk perbaikan itu. Namun, belum diketahui kapan dikerjakan karena proses lelangnya memang belum berjalan,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
