Samarinda, Sekala.id – Pembangunan pagar di sepanjang Jalan Mas Tumenggung, kawasan Pasar Pagi Samarinda, dinilai perlu ditinjau kembali. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan agar penataan kawasan tersebut tidak mengorbankan akses usaha pemilik ruko yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonomi di lokasi itu.
Keluhan sejumlah pemilik ruko terkait pembangunan pagar menjadi perhatian Anhar. Menurutnya, revitalisasi Pasar Pagi memang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kawasan perdagangan sekaligus wajah Kota Samarinda. Namun, perubahan fisik tersebut harus tetap memperhitungkan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya.
Dia menilai, keberadaan pagar jangan sampai menyulitkan pembeli untuk menjangkau ruko. Sebab, pembatasan akses berpotensi memengaruhi kelancaran kegiatan perdagangan yang sudah berlangsung selama ini.
“Kita berharap ada rona baru dalam menata Pasar Pagi dan sekitarnya tanpa ada riak dan perdebatan sengit antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah punya niat baik membangun dengan nilai investasi ratusan miliar, namun akses ekonomi masyarakat di sekitar kawasan juga harus diberikan ruang secara proporsional,” ujar Anhar, Sabtu (7/11/2026).
Dia tersebut juga menyoroti proses komunikasi antara pemerintah dan pemilik ruko dalam pelaksanaan proyek. Menurutnya, warga yang memiliki sertifikat hak milik (SHM) semestinya dilibatkan sejak pembahasan awal perencanaan, bukan baru diajak berkomunikasi setelah pembangunan berjalan dan persoalan mulai muncul.
Minimnya pelibatan pemilik ruko dalam proses penataan menjadi hal yang disayangkan. Padahal, melalui dialog terbuka, pemerintah dan masyarakat dapat mencari titik temu terkait desain pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan masing-masing pihak.
Anhar turut mengingatkan bahwa kontribusi masyarakat dalam mendukung penataan kota perlu diperhitungkan. Termasuk warga yang telah bersedia merelakan sebagian lahannya demi kepentingan pembangunan kawasan.
Oleh karena itu, dia berharap persoalan pembangunan pagar tidak berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan antara pemerintah dan pemilik ruko. Menurutnya, keberhasilan revitalisasi Pasar Pagi semestinya tidak hanya diukur dari perubahan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tidak semua kepala daerah punya visi membangun seperti sekarang, tetapi ruang dialog dengan pemilik ruko seharusnya bisa dikelola dengan kepala dingin,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
