Samarinda, Sekala.id – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menyampaikan beberapa hal terhadap beberapa kebijakan pemerintah pusat saat bertemu Tim Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda. Dalam pertemuan itu, Akmal menekankan bahwa mekanisme alokasi anggaran berbasis indeks kinerja tidak cocok diterapkan di daerah.
“Yang perlu diukur itu hal konkret, seperti berapa kilometer jalan yang sudah dibangun, berapa sambungan listrik yang selesai, atau rumah layak huni yang disiapkan. Bukan sekadar indeks kinerja yang parameternya hanya pusat yang tahu,” ujar Akmal dengan nada tegas.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, sehingga kebijakan seperti itu justru menyulitkan. Akmal menilai, pengukuran berbasis indeks kinerja lebih sering fokus pada angka-angka abstrak dibanding dampak nyata yang dirasakan warga.
Dalam kesempatan itu, Akmal juga menyoroti persoalan jalan negara di Kabupaten Paser yang rusak parah akibat kendaraan tambang. Namun, masalah ini sulit diselesaikan karena kewenangan perbaikan ada di tangan pemerintah pusat.
“Kendaraan tambang merusak jalan, tapi pusat tidak mau tahu. Warga yang jadi korban, dan kami di daerah yang kena dampaknya,” keluh Akmal.
Ia berharap DPR RI dapat memfasilitasi perbaikan koordinasi antara pusat dan daerah agar permasalahan seperti ini tidak berlarut-larut.
Selain itu, Akmal juga menyoroti perlunya kejelasan regulasi terkait efisiensi anggaran untuk ASN, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“DPR RI harus memastikan efisiensi bagi ASN ditegaskan. Jangan sampai terjadi kebocoran anggaran yang justru merugikan,” ungkapnya.
Akmal juga mengangkat isu regulasi haji dan umrah yang dinilainya perlu penyempurnaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menutup pertemuan, Akmal meminta adanya ruang diskusi yang lebih terbuka antara pemerintah pusat, DPR RI, dan masyarakat daerah. Menurutnya, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pusat harus mendapat perhatian serius.
“Pemerintah daerah tidak hanya eksekutor, tapi juga penghubung dengan masyarakat. Kami berharap ada ruang diskusi lebih luas untuk menyampaikan kebutuhan daerah secara langsung,” tutupnya. (Jor/El/Sekala)
