Samarinda, Sekala.id – DPRD Kota Samarinda meminta aktivitas Perumda Varia Niaga tetap berjalan meski tiga direktur perusahaan daerah tersebut terseret perkara dugaan korupsi tata kelola jual beli batu bara. Kasus ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk mengevaluasi pengelolaan BUMD, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas bisnis.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai persoalan hukum yang menimpa jajaran direksi Varia Niaga harus menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan milik daerah. Menurutnya, pembenahan tata kelola tidak boleh berhenti pada urusan administrasi dan pelaporan, tetapi juga menyangkut kejelasan target serta arah kegiatan usaha.
Iswandi menyebut, Komisi II telah memantau perkembangan pengelolaan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda selama dua tahun terakhir. Dari hasil pengawasan tersebut, sejumlah perbaikan mulai terlihat, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan DPRD.
“Selama dua tahun ini memang sudah ada beberapa pembenahan, walaupun hasilnya belum maksimal. Kami terus memantau perkembangan tata kelola, sistem pelaporan, dan berbagai aspek pengelolaan BUMD lainnya,” kata Iswandi, Jumat (6/11/2026).
Di tengah proses hukum yang berlangsung, ia mengingatkan agar persoalan yang melibatkan pimpinan perusahaan tidak berdampak pada keberlangsungan aktivitas pegawai. DPRD, kata dia, ingin memastikan karyawan yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut tetap bisa bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya.
Meski demikian, legislator PDI Perjuangan itu menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, penetapan status hukum terhadap jajaran direksi harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pengelolaan perusahaan daerah.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua untuk membenahi tata kelola BUMD. Kami juga ingin memastikan kegiatan operasional dan hak-hak pegawai Varia Niaga tetap terlindungi,” ujarnya.
Selain keberlangsungan usaha, Komisi II DPRD Samarinda juga akan mencermati kemungkinan adanya kerugian keuangan daerah akibat perkara tersebut. Aspek ini dinilai penting agar persoalan tidak hanya diselesaikan melalui proses pertanggungjawaban hukum, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap keuangan pemerintah daerah.
Jika nantinya ditemukan kerugian daerah, langkah pemulihan harus disiapkan melalui mekanisme yang sesuai.
“Kalau memang tidak ditemukan kerugian daerah, tentu itu menjadi kabar baik. Namun, apabila ada kerugian, harus dipastikan bagaimana mekanisme dan langkah pemulihannya,” pungkas Iswandi. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
