Samarinda, Sekala.id – Rencana pembangunan pagar di depan deretan rumah toko (ruko) Jalan Mas Tumenggung, kawasan Pasar Pagi, kembali menuai keberatan. DPRD Samarinda meminta pekerjaan tersebut dihentikan karena dinilai berpotensi membatasi akses pembeli dan mengganggu aktivitas perdagangan yang menjadi sumber penghidupan pedagang.
Permintaan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Samarinda, perwakilan pedagang, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Mayoritas fraksi yang hadir menyetujui penghentian pembangunan pagar di sisi kanan dan kiri jalan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut pihaknya akan membawa hasil pembahasan itu kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun melalui rekomendasi tertulis. DPRD juga meminta pemerintah mempertimbangkan desain alternatif yang tetap mendukung penataan kawasan tanpa mengurangi aksesibilitas toko.
Menurut Samri, persoalan utama terletak pada potensi tertutupnya pandangan masyarakat terhadap ruko. Keberadaan pagar dikhawatirkan membuat calon pembeli kesulitan mengenali maupun menjangkau toko.
“Kalau kondisi perdagangan sekarang saja belum tentu menguntungkan pedagang, jangan sampai keberadaan pagar justru semakin menyulitkan mereka untuk mendapatkan pembeli,” ujar Samri, Jumat (6/11/2026).
Dia menegaskan, usulan DPRD bukan untuk menghentikan seluruh pekerjaan penataan Pasar Pagi. Permintaan itu hanya menyasar pembangunan pagar di depan ruko. Anggaran pekerjaan tersebut diusulkan dialihkan ke bagian kawasan lain yang masih memerlukan pembenahan.
Mekanismenya, kata dia, dapat dilakukan melalui adendum kontrak sehingga perubahan pekerjaan tetap memiliki dasar administrasi dan tidak merugikan pelaksana proyek.
Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda menyatakan rancangan penataan sebenarnya telah disesuaikan dengan mempertimbangkan masukan para pedagang.
Plt Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menjelaskan, pemerintah telah mengurangi tinggi pagar dari rencana awal 1,8 meter menjadi 1,2 meter. Material yang digunakan juga berupa cutting plate atau pelat berlubang, bukan tembok tertutup.
Selain itu, pemerintah tetap menyediakan jalur masuk menuju ruko dengan lebar sekitar dua meter di antara pagar.
“Jadi, bukan berarti seluruh akses toko tertutup. Kami tetap menyiapkan ruang masuk agar masyarakat bisa menjangkau tempat usaha pedagang,” jelas Suwarso.
Dia menambahkan, bollard atau tiang pembatas yang dipasang ditujukan untuk menjaga kenyamanan pejalan kaki, bukan sebagai tempat bongkar muat barang. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum di depan ruko yang selama ini kerap dipenuhi rak dagangan dan tenda. Suwarso memastikan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
