Samarinda, Sekala.id – DPRD Samarinda menilai konsep bisnis Bebaya Mart yang dikelola Perumda Varia Niaga perlu ditinjau ulang. Model usaha ritel tersebut dinilai berisiko sulit berkembang jika hanya mengandalkan pola bisnis serupa dengan jaringan ritel modern yang sudah lebih dulu menguasai pasar.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, meminta Varia Niaga tidak sekadar mengadopsi konsep usaha yang telah banyak dijalankan sektor swasta. Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan tersebut dinilai perlu memiliki strategi bisnis yang lebih spesifik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar.
Menurut Iswandi, Bebaya Mart membutuhkan perancangan ulang agar mampu memiliki posisi tersendiri di tengah persaingan usaha ritel. Tanpa pembenahan konsep, keberadaan usaha tersebut dikhawatirkan tidak mampu bersaing dengan jaringan ritel modern.
“Kalau melihat konsep yang sekarang, menurut saya kurang tepat. Harus didesain ulang karena dengan model seperti itu akan sulit bersaing dengan ritel modern lainnya,” kata Iswandi, Jumat (6/11/2026).
Dia juga menyinggung rencana pengembangan koperasi Merah Putih di tingkat desa. Menurutnya, apabila koperasi mengadopsi pola usaha yang sama tanpa memperhitungkan kekuatan kompetitor, potensi menghadapi persoalan serupa cukup besar.
“Konsep koperasi Merah Putih di setiap desa yang ingin membuka usaha seperti itu juga harus dipikirkan. Kalau modelnya sama, bisa kalah bersaing dengan jaringan ritel modern,” ujarnya.
Makanya, Iswandi mendorong Varia Niaga mempertimbangkan sektor usaha yang memiliki keterhubungan lebih kuat dengan konsumen akhir atau end-user. Penentuan lini bisnis, kata dia, semestinya berangkat dari kebutuhan pasar sehingga perusahaan daerah memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
Di sisi lain, perhatian DPRD tidak hanya tertuju pada Bebaya Mart. Varia Niaga juga diminta mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara produktif.
Iswandi menilai aset-aset tersebut seharusnya dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi apabila dikelola melalui perencanaan bisnis yang tepat. Terlebih, Varia Niaga memiliki posisi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda.
Keterlibatan tersebut, menurutnya, perlu diikuti langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok.
“Bagaimana mereka bisa memanfaatkan aset-aset daerah yang selama ini belum produktif, sekaligus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas harga. Apalagi mereka juga masuk dalam tim pengendalian inflasi daerah di Samarinda,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
