Samarinda, Sekala.id – Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Samarinda dinilai masih menghadapi beban berlapis ketika memperjuangkan haknya. Tidak hanya berhadapan dengan persoalan pesangon, mereka juga harus menanggung biaya dan proses panjang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan seharusnya tidak kembali dibebani persoalan baru ketika berupaya mendapatkan hak yang belum dipenuhi perusahaan.
Novan mengakui, jalur hukum dapat ditempuh apabila pekerja dan perusahaan gagal mencapai kesepakatan. Namun, mekanisme tersebut tidak selalu mudah dijalani, terutama bagi pekerja yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pendampingan hukum.
“Ketika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pekerja memang bisa menempuh jalur hukum. Hanya saja, proses itu membutuhkan pendampingan yang tentu tidak lepas dari biaya,” ujarnya, Sabtu (7/11/2026).
Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi. Novan menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang peran dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kondisi tersebut membuat pengawasan langsung terhadap perusahaan bukan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemkot Samarinda.
“Untuk urusan pengawasan tenaga kerja, kewenangannya berada di tingkat provinsi melalui Disnakertrans Kaltim, bukan pemerintah kota,” jelas legislator Partai Golkar tersebut.
Meski memiliki keterbatasan kewenangan, Novan memastikan DPRD Samarinda tetap membuka ruang pengaduan bagi pekerja yang mengalami persoalan dengan perusahaan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Disnaker Samarinda agar persoalan yang muncul dapat dijembatani dengan melibatkan instansi terkait.
Selain persoalan PHK dan pesangon, Novan mengingatkan perusahaan untuk menjalankan kewajiban sesuai ketentuan ketenagakerjaan. Di antaranya tidak menahan ijazah milik pekerja serta memastikan seluruh karyawan terdaftar secara resmi.
Dia berharap penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak berlarut-larut dan tetap mengedepankan keadilan bagi kedua belah pihak. Pemenuhan hak pekerja, menurutnya, harus berjalan seiring dengan keberlangsungan aktivitas usaha perusahaan.
“Dengan penyelesaian yang baik, pekerja bisa mendapatkan haknya dan perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa terganggu konflik berkepanjangan,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
