Samarinda, Sekala.id – Janji politik kembali diuji. Ratusan massa dalam Aksi 214 Jilid II mendatangi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (4/5/2026), menagih realisasi pakta integritas, terutama soal hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud. Aksi 214 Jilid II bukan sekadar demonstrasi lanjutan, melainkan upaya terbuka untuk menguji konsistensi janji politik yang telah diteken para pimpinan dewan.
Massa bergerak dari Islamic Center Samarinda dan tiba di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar. Setelah berorasi di luar pagar, mereka akhirnya diizinkan masuk ke area gedung secara bertahap. Situasi ini menjadi sorotan tersendiri, jarang terjadi massa aksi bisa menembus hingga ke dalam kompleks kantor legislatif.
Tema “May Day Melawan” yang diusung memperluas spektrum tuntutan. Namun, satu isu tetap mendominasi: desakan penggunaan hak angket terhadap gubernur.
Koordinator lapangan, Kamarul Azwan, menyebut aksi ini adalah bentuk penagihan langsung terhadap komitmen DPRD. Ia menilai pakta integritas yang sebelumnya ditandatangani tak boleh berhenti sebagai dokumen formal tanpa implementasi.
“Ini bukan sekadar aksi. Ini penagihan janji. DPRD sudah tanda tangan, sekarang saatnya dibuktikan,” tegasnya.
Tiga tuntutan utama disuarakan. Selain hak angket, massa juga menyoroti isu kesejahteraan buruh dan mendesak revisi aturan ketenagakerjaan. Di sisi lain, mereka menuntut perhatian serius terhadap sektor pendidikan, termasuk jaminan keselamatan pelajar.
Pernyataan Azwan juga menyentil langsung pimpinan dewan. Ia merespons tantangan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dengan nada tegas.
“Kalau tidak diketuk hari ini, kami siap. Jangan uji kesabaran rakyat Kaltim,” ujarnya.
Respons DPRD sendiri dinilai belum menjawab inti persoalan. Persetujuan untuk menyiarkan rapat pimpinan secara langsung dianggap hanya langkah simbolik, bukan solusi.
Koordinator aksi lainnya, Wira Saguna, menyebut belum ada progres nyata sejak aksi pertama digelar. Baginya, waktu yang diberikan publik kepada DPRD sudah cukup.
“Kalau hanya rapat dan siaran langsung, itu bukan jawaban. Kami butuh keputusan,” katanya.
Hingga malam, massa masih bertahan di dalam area kantor DPRD. Mereka menunggu ruang dialog resmi dibuka. Sementara aparat keamanan tetap bersiaga, menjaga agar tekanan politik di jalanan tidak berubah menjadi eskalasi konflik. (Kal/El/Sekala)
