Samarinda, Sekala.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan dari Rp17,2 triliun menjadi Rp25,32 triliun. Kenaikan ini merupakan dampak dari perubahan APBD yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif pada bulan September lalu.
Namun, kenaikan anggaran ini juga membawa tantangan besar bagi pemerintah provinsi dalam mengelola dan menyerapnya secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Seno Aji.
“Kita bersyukur ada kenaikan anggaran yang cukup besar. Tapi ini juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi untuk bisa memanfaatkan anggaran ini dengan baik,” kata Seno Aji.
Seno menilai bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah provinsi adalah bagaimana mencegah terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang bisa merugikan daerah. Silpa adalah sisa anggaran yang tidak terserap atau tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan.
Untuk itu, Seno Aji mengatakan bahwa pemerintah provinsi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD tahun 2023, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, sektor ini memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko Silpa.
“Salah satu faktor penyebab Silpa adalah lambatnya proses lelang pengadaan barang dan jasa,” ujar Seno Aji.
Seno Aji juga meminta pemerintah provinsi untuk segera mengimplementasikan proyek-proyek strategis yang sudah direncanakan di Bumi Etam. Ia berharap proyek-proyek tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah.
“Kita harus cepat bergerak untuk merealisasikan proyek-proyek besar yang sudah dianggarkan. Jangan sampai ada proyek yang tertunda atau gagal. Ini penting untuk menyerap anggaran kita dan menghindari Silpa,” tegas Seno Aji.
Meski sudah berupaya maksimal, Seno Aji tidak menampik kemungkinan masih ada Silpa pada tahun 2023. Untuk mengantisipasinya, ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi sudah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar pada APBD Murni 2024.
Selain itu, Seno Aji juga menyebut bahwa pemerintah provinsi dan DPRD sudah menetapkan APBD Murni 2024 sejak awal Oktober lalu. Ia berharap langkah ini bisa mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek tahun 2024.
“Kita sudah sepakat dengan APBD Murni 2024 sejak awal bulan ini. Ini agar proyek-proyek untuk tahun 2024 bisa dirancang dengan matang sebelum dimulai,” papar Seno Aji.
Seno Aji berharap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD bisa menciptakan hasil positif pada tahun 2024. Ia juga mengingatkan agar kenaikan APBD harus digunakan sebaik-baiknya. (Jor/El/ADV/DPRD Kaltim)
