Samarinda, Sekala.id – Jalan Gajah Mada di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) berulang kali riuh oleh pekikan megafon dan kepulan asap ban terbakar selama beberapa pekan terakhir. Namun, pada 20 Mei 2026 mendatang, pusat pemerintahan ini dipastikan bakal menampilkan pemandangan yang kontras.
Merespons rentetan demonstrasi yang mulai menjurus pada gangguan kenyamanan publik, DPW Drupadi Baladika Mulawarman Kaltim mengambil langkah antimainstream. Mereka akan turun ke jalan, bukan untuk menambah barisan massa yang marah, melainkan membagikan bunga mawar kepada pengguna jalan.
Aksi simpatik ini dirancang sebagai kritik halus sekaligus ajakan untuk menurunkan tensi politik di Bumi Etam. Ketua DPW Drupadi Baladika Mulawarman Kaltim, Lilis Latif, menyatakan bahwa ruang demokrasi memang menjamin hak setiap warga negara untuk mengkritik. Kendati demikian, hak tersebut tidak boleh menabrak ketertiban umum.
”Melihat aksi demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir, kami merasa perlu menyuarakan pesan damai. Kami peduli pada ketertiban dan kondusivitas daerah,” ujar Lilis.
Pemilihan bunga mawar, menurut Lilis, bukan pemanis visual. Itu adalah pesan simbolis bahwa menyuarakan perbedaan pendapat bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih beradab dan penuh kedamaian.
”Kami ingin menunjukkan bahwa kritik dan aspirasi tetap bisa disampaikan tanpa mengorbankan ketenangan daerah,” tegasnya.
Dari bagi-bagi mawar ini, ada sentilan tajam yang ingin disampaikan Drupadi Baladika Kaltim kepada kelompok aliansi mahasiswa maupun ormas yang terus menggelar aksi. Lilis menilai, demonstrasi yang berlarut-larut mulai kehilangan urgensinya karena pemerintah daerah diklaim sudah melunak dan mendengar.
Ia mencontohkan, Pemprov Kaltim telah merespons cepat beberapa sorotan krusial, termasuk langsung mengevaluasi dan mengembalikan anggaran yang dinilai publik tidak tepat sasaran.
”Beberapa tuntutan bahkan sudah direspons langsung oleh Gubernur Kaltim. Karena itu, kami berharap semua pihak mulai mengedepankan solusi, bukan lagi sekadar memicu ketegangan di jalanan,” kata Lilis.
Drupadi Baladika Kaltim juga menyoroti dampak domino dari aksi turun ke jalan yang kerap memicu kemacetan parah dan melumpuhkan aktivitas ekonomi warga sekitar kawasan perkantoran gubernur. Mereka mendesak agar energi besar dari gerakan moral masyarakat, khususnya generasi muda, segera dialihkan dari aspal jalanan menuju meja sengketa yang lebih intelektual; yakni ruang dialog.
”Kaltim membutuhkan suasana damai agar pembangunan berjalan. Kami hadir bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi mengajak semua pihak menjaga persatuan,” pungkas Lilis. (Kal/El/Sekala)
