Samarinda, Sekala.id – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Tepian tak cukup diatasi dengan menambah jam operasional. Pengawasan distribusi dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi justru menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi agar bahan bakar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mendukung langkah Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas yang mulai mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut hanya menjadi solusi sementara jika praktik pengetapan dan kebocoran distribusi masih terjadi.
“Masalah utamanya ada di pengawasan lapangan dan kebocoran distribusi,” kata Iswandi, Senin (26/10/2026).
Dia menilai, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pusat semestinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat apabila penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Persoalan muncul ketika BBM yang seharusnya dinikmati warga justru diduga dialihkan untuk dijual kembali ke sektor industri dengan harga lebih tinggi.
Iswandi juga mengungkapkan dugaan penyalahgunaan sistem digitalisasi pembelian BBM melalui Fuel Card atau barcode. Ia mengaku mendapat temuan ketika seorang rekannya tidak bisa menggunakan kartu tersebut lantaran kuota hariannya tercatat telah terpakai beberapa kali.
“Saya temukan sendiri kasus teman saya mau pakai Fuel Card tapi tidak bisa, katanya sudah dipakai dua sampai tiga kali hari itu. Ini kan ada permainan, entah di SPBU-nya atau di sistemnya,” ungkapnya politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut Iswandi, persoalan ini perlu ditelusuri untuk memastikan apakah penyimpangan terjadi pada proses pelayanan SPBU atau sistem digitalisasi yang digunakan. Ia juga meminta pemerintah memperbarui data kebutuhan BBM agar kuota yang tersedia sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan di Samarinda.
Dia menyayangkan antrean BBM masih terjadi di Kalimantan, wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat energi nasional.
“Kenapa di Jawa bisa tidak antre padahal penduduk dan kendaraannya jauh lebih banyak? Sementara kita di luar Jawa yang punya kilang malah antre. Pasti ada sesuatu yang salah,” ujarnya.
Iswandi pun meminta Pemkot Samarinda, kepolisian, dan Pertamina memperkuat pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi tidak terus bermasalah.
“Pengawasan harus diperketat di lapangan agar BBM subsidi ini benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
