Samarinda, Sekala.id – Pengelolaan parkir tepi jalan di Samarinda menjadi sorotan DPRD karena penerimaan yang dipungut dari masyarakat belum sepenuhnya dapat dipastikan masuk ke kas daerah. Sistem pembayaran manual dinilai menyisakan celah pengawasan, terutama untuk memastikan uang parkir yang diterima juru parkir (jukir) tercatat dan disetorkan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai persoalan utama pengelolaan parkir bukan terletak pada rendahnya kepatuhan masyarakat membayar retribusi, melainkan pada mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban hasil pungutan di lapangan.
Menurutnya, masyarakat yang menggunakan layanan parkir umumnya telah mengeluarkan uang. Karena itu, pemerintah perlu memastikan aliran dana tersebut, mulai dari pembayaran oleh pengguna hingga penyetoran ke kas daerah, dapat diawasi secara transparan.
“Kalau melihat kebiasaan masyarakat di Samarinda, orang yang parkir umumnya membayar. Persoalannya, uang itu benar-benar masuk ke PAD atau justru berhenti di tangan pihak tertentu, termasuk jukir liar,” ujar Samri, belum lama ini.
Dia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi tata kelola parkir. Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, besarnya uang yang beredar dari aktivitas parkir belum tentu sejalan dengan penerimaan yang tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penggunaan sistem manual pada parkir tepi jalan. Berbeda dengan pusat perbelanjaan yang memanfaatkan portal untuk mencatat kendaraan masuk dan keluar, pengelolaan parkir di pinggir jalan masih mengandalkan karcis sebagai salah satu instrumen untuk mengukur transaksi.
“Kalau di mal, jumlah kendaraan bisa terpantau karena ada portal. Sementara parkir di tepi jalan, salah satu alat ukurnya adalah jumlah kupon karcis yang terjual,” jelasnya.
Perbedaan mekanisme tersebut membuat pengawasan terhadap distribusi karcis dan setoran jukir menjadi penting. Pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai jumlah karcis yang diberikan kepada petugas, berapa banyak yang digunakan atau terjual, serta berapa besar uang yang harus disetorkan dari setiap lokasi parkir.
Pencatatan itu juga perlu disandingkan dengan kondisi aktivitas parkir di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai kesesuaian antara jumlah transaksi, pungutan yang diterima, dan penerimaan yang masuk ke kas daerah.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi potensi selisih setoran sekaligus mempersempit ruang penyimpangan dalam pengelolaan parkir. Evaluasi secara berkala juga diperlukan agar sistem yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan, tetapi turut menjamin akuntabilitas penerimaan.
Bagi Samri, pembenahan sektor parkir semestinya diarahkan pada optimalisasi pendapatan yang sudah memiliki potensi dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Tingginya mobilitas kendaraan di Samarinda dapat menjadi sumber penerimaan daerah apabila didukung tata kelola yang tertib dan pengawasan yang konsisten.
Karena itu, pemerintah perlu menelaah kembali efektivitas mekanisme pemungutan yang berjalan saat ini. Transparansi dalam pencatatan dan penyetoran menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah penerimaan parkir telah memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
Samri pun mempertanyakan besarnya pendapatan yang sebenarnya bisa diperoleh Kota Tepian apabila pengelolaan sektor tersebut dilakukan secara lebih baik.
“Seberapa besar potensi PAD dari sektor parkir yang bisa diperoleh Samarinda jika pengelolaannya benar-benar dibenahi?” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
