Samarinda, Sekala.id – Sekitar Rp10 miliar insentif guru non-ASN di Samarinda untuk periode Agustus dan September 2026 belum dibayarkan. DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota segera menuntaskan kewajiban tersebut agar tenaga pendidik tidak terus dibebani ketidakpastian pembayaran hak tambahan penghasilan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai keterlambatan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, para guru telah menjalankan kewajibannya dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga pembayaran insentif juga semestinya dilakukan sesuai hak mereka.
Menurut Ismail, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut keterlambatan administrasi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kemampuan finansial para guru dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, sebagian di antaranya dikhawatirkan terpaksa mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan mendesak.
“Hak mereka belum dibayarkan, sementara kewajiban mengajar sudah ditunaikan. Dalam kondisi seperti itu, pinjaman online bisa menjadi jalan pintas yang dianggap paling cepat,” kata Ismail, Sabtu (14/11/2026).
Dia menjelaskan, pengajuan insentif guru untuk triwulan ketiga mencapai sekitar Rp15 miliar dengan jumlah penerima kurang lebih 6.100 orang. Namun, realisasi pembayaran sejauh ini baru mencakup insentif Juli senilai Rp5 miliar.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp10 miliar yang menjadi kewajiban pemerintah untuk pembayaran Agustus dan September.
Ismail juga mempertanyakan perencanaan anggaran Pemkot Samarinda. Menurutnya, jumlah penerima dan kebutuhan pembiayaan insentif seharusnya sudah dapat diperhitungkan sebelum tahun anggaran berjalan.
“Jumlah guru penerima sudah diketahui. Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk membayar insentif sebenarnya bisa diperhitungkan sejak awal,” ujarnya.
Meski memahami kondisi fiskal dan arus kas daerah dapat memengaruhi realisasi belanja, Ismail meminta pemerintah tidak mengorbankan alokasi insentif tenaga pendidik untuk membiayai kebutuhan lainnya.
Dia berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran mendatang. Dengan perencanaan yang lebih matang, keterlambatan pembayaran insentif diharapkan tidak kembali terulang.
“Pemerintah memang memiliki berbagai skala prioritas. Namun, kami berharap insentif guru tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan Pemkot Samarinda,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)