Samarinda, Sekala.id – Tingginya angka perkawinan usia anak di Samarinda mendorong DPRD setempat menyiapkan regulasi khusus sebagai langkah pencegahan. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak diusulkan masuk dalam agenda pembahasan tahun anggaran 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan usulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan sejumlah temuan dan data dari instansi terkait. Di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), DP2KB, Pengadilan Agama hingga Kementerian Agama.
Menurut Puji, data dari berbagai lembaga tersebut menunjukkan perkawinan anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.
“Angkanya sudah tinggi dan kondisinya bisa dikatakan darurat. Data dari DP2PA maupun DP2KB juga menunjukkan persoalan ini masih menjadi perhatian di Samarinda,” kata Puji, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, dampak perkawinan usia anak tidak hanya berkaitan dengan kesiapan pasangan membangun rumah tangga. Persoalan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan berbagai masalah sosial lain, mulai dari kekerasan dalam hubungan pacaran, konflik rumah tangga, penelantaran anak hingga perceraian.
Karena itu, Puji menilai diperlukan aturan yang secara khusus mengatur langkah pencegahan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menangani persoalan sejak dini.
Samarinda sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Namun, menurut Puji, Raperda Pencegahan Perkawinan Anak dibutuhkan agar upaya perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini dapat diatur secara lebih terfokus.
Selain perkawinan anak, Puji turut menyinggung persoalan kemiskinan dan tingginya angka anak putus sekolah yang masih menjadi tantangan sosial di Samarinda. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dalam upaya membangun lingkungan yang lebih melindungi tumbuh kembang anak.
DPRD Samarinda pun mengusulkan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak masuk dalam agenda legislasi daerah pada 2027. Pembahasan regulasi itu diharapkan menjadi bagian dari penguatan kebijakan perlindungan anak di tingkat kota. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)