Samarinda, Sekala.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didorong memperluas akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya dengan membuka peluang agar produk lokal dapat dipasarkan melalui jaringan minimarket dan ritel modern. Langkah ini dinilai lebih dibutuhkan pelaku usaha ketimbang sekadar program pelatihan.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai pembinaan UMKM selama ini masih terlalu berorientasi pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Padahal, persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha justru terletak pada kemampuan memasarkan produk dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Menurutnya, jaringan minimarket yang tersebar hingga tingkat kelurahan merupakan peluang besar untuk memperluas pasar produk lokal. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Samarinda.
“Minimarket sudah tersebar hampir di setiap kelurahan. Sangat disayangkan kalau produk lokal kita justru tidak mendapatkan tempat di sana,” kata Iswandi dalam diskusi bersama pelaku UMKM dan pemerintah kota, Senin (16/11/2026).
Karena itu, dia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya berfokus menggelar pelatihan, tetapi juga mengambil peran aktif mempertemukan pelaku UMKM dengan pengelola jaringan ritel modern.
Pendampingan, lanjutnya, perlu diarahkan pada pemenuhan standar produk yang menjadi persyaratan untuk masuk ke pasar ritel. Mulai dari menjaga kualitas, memperbaiki kemasan, melengkapi label produk, hingga memastikan ketersediaan barang secara berkelanjutan.
Iswandi menegaskan, pemerintah harus hadir sebagai penghubung agar pelaku usaha memiliki kesempatan lebih besar menembus pasar yang selama ini sulit dijangkau secara mandiri.
“Pemerintah harus menjadi jembatan bagi UMKM. Yang mereka butuhkan adalah akses pasar, bukan hanya sertifikat pelatihan,” tegasnya.
Di sisi lain, Iswandi mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada berkurangnya dukungan terhadap sektor UMKM. Ia menyebut Komisi II DPRD Samarinda telah berkoordinasi dengan wali kota agar perhatian dan alokasi dukungan bagi pemberdayaan usaha kecil tetap dipertahankan.
Dia juga mendorong agar keberhasilan program pemberdayaan UMKM tidak lagi hanya dilihat dari jumlah pelatihan yang terlaksana. Indikatornya harus lebih konkret, seperti peningkatan omzet pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, serta bertambahnya produk lokal yang berhasil masuk ke jaringan ritel modern.
“Jangan sampai efisiensi membuat UMKM harus berjuang sendiri. Justru dalam kondisi sekarang, mereka semakin membutuhkan dukungan pemerintah,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)