By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sekala.id
  • Nasional
  • Daerah
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Kutai Timur
    • Kutai Barat
  • Peristiwa
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lainnya
    • Pemerintahan
    • Parlemen
    • Advertorial
    • Kultur
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Inspirasi
Sekala.idSekala.id
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Search
  • Nasional
  • Daerah
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Samarinda
    • Kutai Barat
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
AdvertorialParlemenSamarinda

Tak Cukup Cari Kerja Baru, Korban PHK di Samarinda Didorong Berwirausaha

Redaksi
By Redaksi
Published: Sabtu, 14 November 2026
Share
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi.
SHARE

Samarinda, Sekala.id – Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu mendapat alternatif penghidupan, tidak sekadar diarahkan kembali mencari pekerjaan. DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota menyiapkan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan agar pekerja bisa membangun sumber penghasilan secara mandiri.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai ketidakpastian kondisi ketenagakerjaan, khususnya di sektor formal dan pertambangan, membuat pemerintah perlu mengantisipasi risiko PHK. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Menurut Ismail, ketergantungan terhadap pekerjaan formal masih menjadi persoalan bagi sebagian pekerja. Ketika hubungan kerja berakhir, tidak sedikit yang kesulitan menentukan langkah berikutnya karena belum memiliki keterampilan maupun alternatif usaha.

“Selama ini pola pikir kita masih terbentuk untuk menjadi karyawan. Ketika terkena PHK, banyak yang bingung harus berbuat apa,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).

Karena itu, dia mengusulkan dua bentuk intervensi pemerintah, yakni pinjaman lunak dengan beban ringan sebagai modal awal usaha dan pelatihan keterampilan. Kedua program tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi pekerja untuk beralih menjadi pelaku usaha maupun memperoleh penghasilan dari pekerjaan mandiri.

Ismail menekankan, bantuan permodalan tidak cukup diberikan tanpa pendampingan. Pemerintah perlu memastikan dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga usaha yang dirintis dapat berkembang.

“Pekerja terdampak PHK perlu dibantu melalui pinjaman lunak agar bisa membuka usaha, bukan hanya menunggu lowongan kerja,” tegasnya.

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Ismail mendorong Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan untuk menyiapkan pelatihan, pendampingan usaha, hingga mekanisme penyaluran bantuan modal.

Meski demikian, usulan itu masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Samarinda. Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan antara lain ketersediaan anggaran, kriteria pekerja penerima bantuan, serta skema pinjaman yang akan diterapkan.

Ismail berharap langkah tersebut tidak hanya membantu pekerja menghadapi tekanan ekonomi setelah PHK, tetapi juga membuka kesempatan tumbuhnya wirausaha baru di Samarinda. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)

TAGGED:DPRD Kota SamarindaIsmail LatisiPHK
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Rehabilitasi SMPN 24 Samarinda Belum Dilelang, DPRD Soroti Kepastian Pengerjaan
Next Article Insentif Guru Non-ASN Samarinda Rp10 Miliar Masih Tertahan, DPRD Desak Pemkot Segera Bayar

Berita Undas

DPRD Samarinda Pangkas Usulan Raperda 2027, Komisi IV Hanya Ajukan Satu Regulasi
Rabu, 18 November 2026
Insentif Guru Non-ASN Samarinda Rp10 Miliar Masih Tertahan, DPRD Desak Pemkot Segera Bayar
Rabu, 18 November 2026
Tak Cukup Cari Kerja Baru, Korban PHK di Samarinda Didorong Berwirausaha
Rabu, 18 November 2026
Rehabilitasi SMPN 24 Samarinda Belum Dilelang, DPRD Soroti Kepastian Pengerjaan
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Dorong OPD Kurangi Botol Plastik Sekali Pakai, Tumbler Diminta Jadi Kebiasaan ASN
Rabu, 18 November 2026

Berita yang mungkin kamu sukai

Advertorial

Lebih dari Sekadar Bisnis, PT Kobexindo Cement Perkuat Komitmen CSR untuk Kutai Timur

2 Min Read
Parlemen

Samsun: Alasan Pengesahan APBD Kaltim 2024 Cepat Disahkan, Agar Segera Dirasakan Masyarakat.

4 Min Read
Pemerintahan

TWAP Samarinda Serukan Tindakan Tegas untuk Hentikan Parkir Sembarangan

2 Min Read
Kultur

Kemeriahan Kirab Budaya EBIFF 2024, Kaltim Jadi Panggung Global untuk Keragaman Budaya

3 Min Read
Sekala.id

Afiliasi:

Logo SMSI
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna
Password

Lost your password?