Samarinda, Sekala.id – Pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu mendapat alternatif penghidupan, tidak sekadar diarahkan kembali mencari pekerjaan. DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota menyiapkan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan agar pekerja bisa membangun sumber penghasilan secara mandiri.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai ketidakpastian kondisi ketenagakerjaan, khususnya di sektor formal dan pertambangan, membuat pemerintah perlu mengantisipasi risiko PHK. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Menurut Ismail, ketergantungan terhadap pekerjaan formal masih menjadi persoalan bagi sebagian pekerja. Ketika hubungan kerja berakhir, tidak sedikit yang kesulitan menentukan langkah berikutnya karena belum memiliki keterampilan maupun alternatif usaha.
“Selama ini pola pikir kita masih terbentuk untuk menjadi karyawan. Ketika terkena PHK, banyak yang bingung harus berbuat apa,” ujarnya, Sabtu (14/11/2026).
Karena itu, dia mengusulkan dua bentuk intervensi pemerintah, yakni pinjaman lunak dengan beban ringan sebagai modal awal usaha dan pelatihan keterampilan. Kedua program tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi pekerja untuk beralih menjadi pelaku usaha maupun memperoleh penghasilan dari pekerjaan mandiri.
Ismail menekankan, bantuan permodalan tidak cukup diberikan tanpa pendampingan. Pemerintah perlu memastikan dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga usaha yang dirintis dapat berkembang.
“Pekerja terdampak PHK perlu dibantu melalui pinjaman lunak agar bisa membuka usaha, bukan hanya menunggu lowongan kerja,” tegasnya.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Ismail mendorong Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM. Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan untuk menyiapkan pelatihan, pendampingan usaha, hingga mekanisme penyaluran bantuan modal.
Meski demikian, usulan itu masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Samarinda. Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan antara lain ketersediaan anggaran, kriteria pekerja penerima bantuan, serta skema pinjaman yang akan diterapkan.
Ismail berharap langkah tersebut tidak hanya membantu pekerja menghadapi tekanan ekonomi setelah PHK, tetapi juga membuka kesempatan tumbuhnya wirausaha baru di Samarinda. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)