Samarinda, Sekala.id – Keterbatasan kemampuan fiskal membuat DPRD Samarinda harus menyesuaikan target legislasi 2027. Komisi IV yang sebelumnya merencanakan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), kini hanya mengusulkan satu regulasi untuk dibahas pada tahun mendatang. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan dua rancangan yang semula masuk dalam rencana komisinya berkaitan dengan persoalan sosial dan peningkatan kualitas masyarakat. Keduanya adalah Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Raperda tentang Kampung Berkualitas.
Namun, setelah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, Komisi IV akhirnya memutuskan memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak. Sementara itu, usulan regulasi tentang Kampung Berkualitas belum dapat diajukan dalam program legislasi 2027.
Puji menjelaskan, setiap komisi sebenarnya diberi ruang untuk mengusulkan sedikitnya dua rancangan regulasi. Akan tetapi, kondisi fiskal Samarinda yang masih terbatas membuat target tersebut sulit dipenuhi.
“Ini berkaitan dengan kemampuan anggaran. Untuk 2027, masing-masing komisi sebenarnya diberi minimal dua usulan. Namun, kemampuan fiskal kita terbatas, terlebih masih ada kebijakan efisiensi,” ujar Puji, Sabtu (14/11/2026).
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, penyesuaian target legislasi juga perlu mempertimbangkan pekerjaan rumah DPRD dari periode pembahasan sebelumnya. Sejumlah Raperda yang ditargetkan rampung pada 2026 hingga kini masih belum menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan.
Kondisi tersebut turut memengaruhi ruang kerja legislasi DPRD dalam menyusun agenda regulasi berikutnya. Sebab, rancangan yang belum tuntas tidak bisa langsung disahkan tanpa melewati prosedur lanjutan.
Puji menyebut, beberapa tahapan yang masih harus dilalui antara lain uji publik, pembahasan bersama pemerintah provinsi, hingga proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
“Raperda yang seharusnya kita selesaikan pada 2026 masih belum melalui uji publik. Pembahasan dengan pemerintah provinsi maupun Kementerian Hukum dan HAM juga belum dilakukan,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)