Samarinda, Sekala.id – Tidak semua usulan pembangunan di Samarinda bisa direalisasikan sekaligus di tengah penyesuaian anggaran daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta terbuka kepada masyarakat mengenai program yang dapat dikerjakan dalam waktu dekat dan usulan yang harus menunggu kemampuan keuangan daerah.
Anggota DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai keterbukaan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan. Selain memilah program berdasarkan urgensi, pemerintah perlu menjelaskan alasan di balik keputusan untuk mendahulukan atau menunda suatu kegiatan.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan program. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal agar rencana pembangunan tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.
“Jangan sampai warga tidak mendapat penjelasan ketika usulannya belum bisa direalisasikan. Kita harus terbuka, mana yang bisa dikerjakan sekarang dan mana yang perlu menunggu anggaran tersedia,” ujar Viktor, Senin (19/10/2026).
Dia menegaskan, penyesuaian anggaran tidak berarti seluruh agenda pembangunan harus terhenti. Pemerintah justru perlu menentukan kegiatan yang paling mendesak sehingga anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, menurut Viktor, pemerintah tidak perlu memaksakan seluruh program berjalan secara bersamaan. Pemilihan prioritas harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta dampak program terhadap kehidupan sehari-hari.
“Ketika anggaran sedang disesuaikan, kita harus benar-benar melihat kebutuhan yang paling mendesak. Program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat harus didahulukan daripada kegiatan yang masih bisa ditunda,” katanya.
Di sisi lain, Viktor mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak membuat aspirasi masyarakat kehilangan tempat dalam perencanaan pembangunan. Berbagai masukan yang disampaikan warga melalui kegiatan reses tetap perlu diperjuangkan, meskipun realisasinya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Victor, persoalan utama bukan sekadar banyaknya usulan yang masuk, melainkan bagaimana pemerintah menentukan urutan pelaksanaannya. Dengan perencanaan yang terukur, program yang belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan masih bisa dipertimbangkan untuk pelaksanaan berikutnya sesuai ketersediaan anggaran.
Dia juga menilai kebutuhan dasar masyarakat perlu menjadi perhatian dalam menentukan skala prioritas. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan merupakan sejumlah sektor yang perlu dipertimbangkan agar pembangunan tetap menjawab persoalan yang dihadapi warga.
Penentuan prioritas tersebut membutuhkan keselarasan antara pemerintah kota dan DPRD. Keduanya perlu memastikan program yang disusun sesuai dengan kapasitas fiskal sekaligus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan begitu, penyesuaian anggaran tidak hanya menjadi persoalan pengurangan atau penundaan kegiatan. Kebijakan tersebut juga harus diikuti dengan penjelasan yang memadai mengenai pilihan pembangunan yang diambil pemerintah.
Viktor menekankan bahwa masyarakat perlu mengetahui alasan suatu program belum dapat dijalankan. Penjelasan itu penting agar warga memahami bahwa pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan tingkat kebutuhan setiap kegiatan.
“Aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian kami. Tetapi, kita juga harus realistis dengan kemampuan anggaran. Kalau ada usulan yang belum bisa dijalankan tahun ini, sampaikan alasannya dan jelaskan kapan bisa dipertimbangkan kembali,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
