Samarinda, Sekala.id – Meningkatkan pendapatan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak harus dengan mengarahkan kegiatan kedinasan ke hotel tertentu. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) lebih mengoptimalkan promosi pariwisata dan potensi ekonomi daerah agar industri perhotelan tumbuh melalui persaingan yang sehat.
Pernyataan Viktor muncul setelah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menerbitkan surat imbauan agar perangkat daerah memprioritaskan Hotel Claro Pandurata Samarinda untuk kebutuhan akomodasi maupun kegiatan kedinasan.
Menurut Viktor, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan jasa perhotelan perlu mempertimbangkan kesempatan bagi seluruh pelaku usaha, bukan hanya perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah.
“Pemerintah sebaiknya tidak mengarahkan keberpihakan kepada satu hotel saja. Semua pelaku usaha perhotelan perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing secara sehat,” kata Viktor, Sabtu (17/10/2025).
Sorotan tersebut merespons surat Gubernur Kaltim tertanggal 10 Agustus 2026 dengan nomor 900.1.13.2/4214/EK.3. Surat itu mengimbau perangkat daerah memanfaatkan fasilitas hotel milik BUMD dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan efisiensi pelaksanaan tugas.
Dalam surat tersebut, Hotel Claro Pandurata secara khusus diarahkan menjadi pilihan tempat menginap serta lokasi rapat dan pertemuan kedinasan bagi perangkat daerah yang melakukan perjalanan dinas ke Samarinda.
Langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat hunian dan pendapatan perusahaan daerah melalui PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah.
Viktor memahami pentingnya mendorong kinerja perusahaan daerah. Terlebih, BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski begitu, ia menilai upaya tersebut sebaiknya tidak mengurangi kesempatan hotel swasta untuk mendapatkan pelanggan.
Alih-alih bertumpu pada penggunaan fasilitas hotel oleh aparatur pemerintah, Viktor mendorong Pemprov Kaltim memperluas promosi potensi wisata dan ekonomi daerah. Strategi tersebut dinilai dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis yang membutuhkan fasilitas penginapan dan ruang pertemuan.
Dengan meningkatnya kunjungan dari luar daerah, peluang pasar bagi industri perhotelan juga berpotensi meluas. Setiap hotel kemudian dapat bersaing menarik konsumen berdasarkan kualitas pelayanan, fasilitas, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan pelanggan.
“Pemerintah bisa membantu industri perhotelan dengan memperkuat promosi pariwisata Kaltim. Jika semakin banyak orang datang berkunjung, peluang usaha akan terbuka lebih luas bagi seluruh hotel, bukan hanya satu hotel,” ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Samarinda itu menegaskan, optimalisasi aset daerah dan penguatan BUMD tetap menjadi hal penting. Namun, kebijakan pemerintah juga perlu memperhatikan keberlangsungan ekosistem usaha agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh satu pihak.
Menurutnya, pemerintah dapat mengambil peran dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan menarik lebih banyak pengunjung ke Kalimantan Timur. Sementara itu, persaingan di sektor perhotelan semestinya berlangsung secara wajar melalui kualitas layanan yang ditawarkan masing-masing pengelola.
“BUMD tetap perlu didorong agar mampu meningkatkan pendapatan dan berkontribusi terhadap PAD. Namun, hotel lain juga harus memiliki kesempatan untuk berkembang. Pemerintah sebaiknya memperbesar pasar, bukan mengarahkan persaingan hanya kepada satu penyedia jasa,” tutup Viktor. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
