Samarinda, Sekala.id – Banjir yang kembali merendam kawasan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, pada 15-18 Juni 2026 mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda. Genangan air yang mencapai sekitar 80 sentimeter dinilai menunjukkan bahwa persoalan banjir di kawasan tersebut sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian musiman, melainkan masalah yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Samarinda, Suparno, mengatakan penanganan banjir di Selili tidak dapat dilakukan secara parsial karena melibatkan banyak faktor dan wilayah yang saling berkaitan. Menurutnya, luapan air yang menggenangi kawasan tersebut sebagian besar berasal dari daerah hulu di Kecamatan Sambutan.
“Air yang meluap di Jalan H Marhusein itu merupakan kiriman dari wilayah Sambutan. Selili hanya menerima dampaknya. Karena itu penyelesaiannya harus melibatkan banyak pihak,” ujarnya, Senin (22/6/2026).
Dia menegaskan, upaya pengendalian banjir tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi pemerintah. Pemerintah kelurahan, kecamatan, Pemerintah Kota Samarinda, hingga anggota DPRD dari daerah pemilihan Samarinda Ilir, Samarinda Kota, dan Sambutan perlu terlibat dalam merumuskan langkah penanganan yang terintegrasi.
Menurut Suparno, kehadiran para pemangku kepentingan di lapangan menjadi penting agar solusi yang disusun sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Meski di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, ia menilai pembangunan infrastruktur dasar tetap harus menjadi prioritas.’
Politikus tersebut juga mengajak seluruh anggota DPRD dari daerah pemilihan terkait untuk bersama-sama berkontribusi dalam penanganan banjir, termasuk melalui pengalokasian pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk peningkatan sistem drainase.
“Di dapil ini ada sembilan anggota DPRD. Saya mengajak semuanya untuk bersama-sama mencari jalan keluar, termasuk mengarahkan pokir guna memperbaiki drainase di kawasan yang terdampak,” katanya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Suparno menyebut penyebab banjir di Selili cukup kompleks. Selain tingginya debit kiriman air dari Kecamatan Sambutan, kondisi alur sungai yang berkelok, sedimentasi, hingga menyempitnya kapasitas anak sungai akibat keberadaan bangunan di bantaran sungai turut memperparah genangan.
Padahal, aliran air seharusnya dapat mengalir melalui anak sungai sebelum bermuara ke Sungai Mahakam. Namun dalam kondisi saat ini, aliran tersebut kerap terhambat sehingga menyebabkan air meluap ke permukiman warga.
Untuk itu, ia meminta masyarakat mendukung rencana normalisasi sungai yang kemungkinan akan dilakukan pemerintah sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Meski demikian, langkah tersebut berpotensi berdampak pada bangunan yang berada di atas atau di badan sungai.
“Kalau normalisasi dilakukan, masyarakat harus siap mendukung. Ada sejumlah bangunan yang berdiri di atas badan sungai dan itu bisa menjadi bagian dari penataan. Bahkan memungkinkan dilakukan pembuatan sodetan pada anak sungai yang ada,” jelasnya.
Selain mendorong langkah struktural melalui pembangunan infrastruktur dan normalisasi sungai, Suparno juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Ia mengajak warga rutin membersihkan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tetap lancar saat hujan turun.
“Setidaknya dengan drainase yang bersih, genangan yang terjadi saat hujan bisa berkurang,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
