Samarinda, Sekala.id – DPRD Samarinda meminta pemerintah memperkuat evaluasi program pelatihan kerja dengan mengukur dampak nyata terhadap peserta. Keberhasilan program tidak cukup dinilai dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan, tetapi juga dari seberapa banyak alumni terserap di dunia kerja maupun mampu membuka usaha mandiri.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menilai penelusuran terhadap alumni menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui efektivitas program. Evaluasi tersebut sekaligus diperlukan agar pemerintah dapat mengukur manfaat penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Dia mencontohkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada 2026 yang diikuti 80 peserta. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keterampilan yang diperoleh peserta benar-benar dimanfaatkan setelah mereka menyelesaikan pelatihan.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya sertifikat yang diterima peserta. Kami perlu mengetahui berapa banyak alumni yang mendapatkan pekerjaan dan berapa yang mampu merintis usaha sendiri,” ujar Harminsyah di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, hasil penelusuran alumni juga dapat menjadi dasar untuk menentukan jenis keterampilan yang perlu dikembangkan pada program berikutnya. Dengan begitu, materi pelatihan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun pelatihan yang dilaksanakan tahun ini mencakup sejumlah bidang, yakni digital marketing, content creator, barbershop, dan pemasaran media sosial. Program tersebut melibatkan lembaga pelatihan kerja dengan dukungan sertifikasi kompetensi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Harminsyah berharap program serupa tetap memperoleh alokasi anggaran pada 2027. Bahkan, jumlah peserta diharapkan bertambah, dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan dan pembelajaran.
Dia juga mengingatkan pentingnya membekali peserta dengan kemampuan komunikasi serta sikap profesional. Kedua aspek tersebut dinilai dapat menunjang kesiapan peserta, baik ketika mengikuti proses rekrutmen perusahaan maupun saat membangun usaha secara mandiri.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong agar pelatihan kerja tidak sekadar menjadi kegiatan tahunan, melainkan program berkelanjutan yang disertai evaluasi dan laporan penyerapan alumni.
“Kami ingin program ini menjadi agenda tetap. Setiap tahun harus ada pelatihan, evaluasi, dan hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)