Samarinda, Sekala.id – DPRD Samarinda meminta Pemkot segera menuntaskan pengisian jabatan struktural yang hingga kini masih dipercayakan kepada Pelaksana Tugas (Plt). Tercatat, 10 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II belum memiliki pejabat definitif. Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai kepastian pengisian jabatan diperlukan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, penugasan Plt yang berlangsung terlalu lama berpotensi menghambat pelaksanaan tugas. Apalagi, terdapat camat yang harus menangani dua wilayah sekaligus, sementara sejumlah kelurahan juga masih dipimpin pejabat sementara.
“Jabatan Plt pada dasarnya hanya untuk sementara dan memiliki keterbatasan kewenangan. Jangan sampai kondisi ini berlangsung terlalu lama hingga memengaruhi pelayanan publik,” kata Samri di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Adapun 10 jabatan eselon II yang belum memiliki pejabat definitif tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan III Setda, Staf Ahli Bidang SDM, Inspektur, Kepala Bapperida, serta kepala Disperkim, Disdikbud, dan Dinas PUPR.
Terkait belum terisinya posisi tersebut, Samri menyebut Wali Kota Samarinda Andi Harun masih melakukan penilaian terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini mendapat penugasan sebagai Plt. Penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan sebelum pemerintah menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan secara definitif.
Samri juga mengaku mendapat informasi mengenai kemungkinan pelantikan pejabat dilakukan secara serentak pada Desember 2026. Namun, hingga kini belum ada kepastian resmi mengenai jadwal tersebut.
Di sisi lain, ia mengapresiasi penerapan mekanisme asesmen ASN yang mempertimbangkan kompetensi dan capaian kinerja. Menurutnya, proses penempatan pejabat melalui penilaian tersebut perlu segera dituntaskan agar pembagian kewenangan dan tanggung jawab di lingkungan pemerintahan lebih jelas.
“Kami berharap pengisian jabatan definitif bisa segera dilakukan. Dengan begitu, kekosongan kepemimpinan di sejumlah OPD maupun wilayah tidak berlangsung terlalu lama,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)