Samarinda, Sekala.id – Pemusnahan 4.741 botol minuman beralkohol ilegal di Samarinda harus menjadi bagian dari penindakan berkelanjutan. DPRD Samarinda menilai, pengawasan perlu diperkuat hingga menyasar jalur distribusi agar para penjual tidak kembali memperoleh pasokan setelah operasi penertiban dilakukan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta menelusuri sumber pasokan sekaligus memastikan pengawasan tetap berjalan setelah operasi penertiban.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda bersama Kejaksaan Negeri Samarinda yang memusnahkan 4.741 botol minuman beralkohol, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, dia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak menjadi penindakan sesaat. Menurutnya, peredaran minuman beralkohol tanpa izin memiliki dampak lebih luas karena berpotensi memicu gangguan keamanan, tindak kekerasan, hingga kecelakaan lalu lintas.
“Pemusnahan ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Tetapi, upaya penegakan hukum harus terus dilanjutkan dan tidak berhenti pada kegiatan ini saja,” kata Samri di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (12/11/2026).
Dia menilai, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperketat pengawasan di lokasi-lokasi yang sebelumnya pernah menjadi sasaran penertiban.
Untuk itu, Samri meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meningkatkan intensitas patroli. Pengawasan secara rutin diperlukan guna mencegah pedagang kembali menjalankan aktivitas penjualan minuman beralkohol ilegal setelah petugas meninggalkan lokasi.
Selain pengawasan di tingkat pengecer, ia juga mendorong aparat menelusuri rantai distribusi yang memasok barang tersebut. Dengan demikian, penindakan tidak hanya menyasar pedagang kecil, tetapi juga pihak-pihak yang berada di belakang peredarannya.
Di sisi lain, Samri menilai pendekatan pencegahan perlu diperkuat melalui edukasi kepada kalangan remaja. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan, terutama dengan melaporkan aktivitas penjualan minuman beralkohol ilegal di lingkungan masing-masing.
Dia berharap, kombinasi penegakan hukum, pengawasan rutin, dan keterlibatan masyarakat dapat menekan peredaran miras ilegal di Kota Tepian.
“Penegakan hukum harus benar-benar memberikan efek jera. Satpol PP jangan sampai kendor dalam melakukan pengawasan,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)