Samarinda, Sekala.id – Kondisi pendidikan di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan. Komisi IV DPRD Samarinda menilai persoalan di sektor pendidikan bukan hanya soal kekurangan guru, tetapi juga menyangkut ketimpangan fasilitas sekolah hingga minimnya dukungan untuk pendidikan usia dini dan nonformal.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kebutuhan tenaga pendidik di Samarinda saat ini sudah berada pada level mengkhawatirkan. Jumlah kekurangan guru disebut mencapai ratusan orang dan berpotensi terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan.
Menurut Novan, kondisi itu diperparah oleh lambatnya proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang harus melalui tahapan administrasi panjang. Di sisi lain, pemerintah daerah juga tidak leluasa merekrut tenaga non-ASN karena terbentur regulasi yang berlaku.
“Jumlah kekurangan guru saat ini sudah ratusan dan bisa terus meningkat. Sementara proses rekrutmen ASN tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui tahapan yang panjang,” ujar Novan, Rabu (6/5/2026).
Tak hanya soal tenaga pendidik, DPRD juga menyoroti ketimpangan pembangunan sarana pendidikan antara kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran. Sejumlah sekolah di daerah terluar dinilai masih belum mendapatkan fasilitas yang memadai dibanding sekolah-sekolah di kawasan perkotaan.
Komisi IV menilai pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas agar kualitas pembelajaran tidak timpang antarwilayah. Infrastruktur sekolah, ruang belajar, hingga fasilitas penunjang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan sangat penting. Kita tidak ingin ada kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah,” katanya.
Selain pendidikan formal, sektor PAUD dan pendidikan nonformal juga disebut masih minim dukungan anggaran. Padahal, cakupan wajib belajar terus diperluas dan membutuhkan kesiapan layanan pendidikan sejak usia dini.
Sebagai langkah sementara, DPRD mendorong optimalisasi anggaran pendidikan yang tersedia, termasuk pemanfaatan dana BOSDA untuk membantu pembayaran tenaga pendidik. Namun, solusi tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Untuk jangka menengah, pemerintah daerah disebut tengah menyiapkan skema pengangkatan tenaga melalui program PGLP. Program itu diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kekurangan guru sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan di Samarinda. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
