Samarinda, Sekala.id – Minimnya transportasi massal di Samarinda berimbas langsung pada terbengkalainya halte. Fasilitas publik itu bahkan mulai disalahgunakan, termasuk menjadi tempat tinggal.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menilai persoalan utamanya bukan pada fasilitas, melainkan ketiadaan sistem transportasi yang berjalan. Menurutnya, halte tak akan memiliki fungsi jika tidak ada angkutan umum yang beroperasi secara rutin. Dampaknya, bangunan yang seharusnya menjadi titik naik-turun penumpang justru dibiarkan kosong dan rawan disalahgunakan.
“Kalau tidak ada transportasi yang beroperasi, halte pasti tidak terpakai dan rentan disalahgunakan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Dia mengungkapkan, program pengadaan transportasi massal sebenarnya sudah dirancang untuk berjalan pada 2026. Namun, rencana tersebut harus ditunda dan kini akan kembali diusulkan dalam penganggaran 2027.
Skema yang disiapkan mencakup layanan bus sekolah dan angkutan dalam kota. Untuk tahap awal, kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp900 juta.
Deni juga menekankan pentingnya menyesuaikan armada dengan kondisi geografis dan infrastruktur jalan di Samarinda. Ia menyarankan penggunaan kendaraan berukuran kecil seperti mikrobus agar lebih fleksibel menjangkau kawasan dengan ruas jalan sempit.
“Mikrobus ini bisa mengangkut sekitar 15 sampai 20 penumpang, jadi lebih fleksibel,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menilai keberadaan transportasi massal bukan sekadar soal mobilitas warga. Sistem ini juga berpotensi menekan biaya transportasi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari pembangunan kota yang lebih tertata.
“Ini bagian dari upaya menjadikan Samarinda sebagai kota metropolitan yang punya sistem transportasi layak,” tutupnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
