Samarinda, Sekala.id – Di balik kesibukan kawasan Abul Hasan, Samarinda, praktik parkir liar ternyata menyimpan kisah tak terduga. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pada Rabu (8/1/2025), mengungkap sebuah ironi. Yakni bisnis parkir liar lebih menguntungkan daripada setoran resmi yang diwajibkan pemerintah.
Dalam sidak itu, Andi Harun menemukan fakta. Para juru parkir (jukir) liar di kawasan tersebut mampu meraup pendapatan hingga Rp1 juta per minggu. Namun, dari angka fantastis itu, hanya Rp70 ribu yang disetorkan ke Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sistem seharusnya memastikan bahwa setoran parkir disertai karcis resmi dan masuk ke kas daerah. Tapi di lapangan, transaksi tunai tanpa karcis masih terjadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Andi Harun.
Fenomena parkir liar ini bukan sekadar soal jukir yang mengabaikan aturan. Temuan ini menunjukkan ada yang lebih besar. Yakni potensi sistem yang “diakali” dari berbagai sisi.
“Kami diberi laporan bahwa sistem pengelolaan parkir sudah berjalan baik. Tapi fakta di lapangan justru berkata lain,” kata Andi Harun.
Dalam sistem yang sehat, jukir seharusnya menjadi kepanjangan tangan Dishub, mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan. Namun, yang terjadi di Samarinda adalah kebalikannya. Jukir diduga menjalankan aturan sendiri, jauh dari transparansi dan akuntabilitas.
Bukan kali pertama masalah kebocoran PAD menjadi sorotan di Samarinda. Sidak ini seolah menjadi titik terang sekaligus peringatan bagi Dishub. Kebocoran pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menunjukkan bahwa ada celah besar dalam tata kelola parkir kota.
Andi Harun tak segan mengkritik sistem yang selama ini dianggap “bagus” oleh Dishub. Ia menyebut perlu adanya perombakan menyeluruh agar tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan untuk praktik liar.
“Kita sering mendengar laporan yang bagus di atas kertas. Tapi, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Inilah alasan kami perlu sidak, agar kebenaran bisa diungkap,” ujarnya.
Sidak ini membawa harapan akan perubahan. Andi Harun mendesak Dishub untuk segera mengambil langkah konkret. Ia meminta sistem parkir kota dibuat lebih transparan, dengan mekanisme akuntabel yang memastikan tidak ada ruang untuk kebocoran.
“Ke depan, tidak boleh ada lagi pengelolaan yang serampangan. Sistem harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah, bukan individu atau kelompok tertentu,” tegasnya. (Jor/El/Sekala)
