Samarinda, Sekala.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Teuku Umar, Rabu (28/5/2025). Mereka menyuarakan keresahan atas minimnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang dinilai tertinggal jauh dari daerah lain di Bumi Etam.
Dalam aksinya, massa menuntut DPRD Kaltim agar menggunakan hak anggaran dan pengawasan secara maksimal untuk mendorong percepatan pembangunan jalan darat menuju wilayah Mahulu. Pasalnya, akses jalan darat yang layak masih sangat terbatas, terutama ke daerah-daerah perbatasan seperti Long Apari.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut transparansi anggaran serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek strategis, termasuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi simbol kedaulatan negara di perbatasan.
Usai berorasi, perwakilan massa diterima Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam sebuah audiensi yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim. Pertemuan itu juga dihadiri sejumlah anggota Komisi III serta aparat kepolisian dari Polresta Samarinda yang mengawal jalannya kegiatan.
Koordinator Formas PM, Bambang Edy Dharma, menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan paling mendesak yang harus segera dibenahi. Ia menyoroti kondisi jalan dari Kutai Barat ke Mahulu yang hingga kini belum juga tersentuh pembangunan memadai, meskipun Mahulu sudah berstatus kabupaten selama 13 tahun.
“Kalau jalannya rusak, jembatan tidak layak, bagaimana masyarakat bisa akses pendidikan dan layanan kesehatan? Infrastruktur adalah fondasi utama,” kata Bambang.
Ia juga menyoroti ketimpangan layanan dasar seperti listrik 24 jam dan air bersih dari PDAM yang belum merata di kampung-kampung pedalaman Mahulu.
“Kami hanya minta keadilan. Jangan sampai kami terus menjadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan pihaknya siap menjadikan Mahulu sebagai prioritas pembangunan. Ia mengakui bahwa sejumlah wilayah Mahulu masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan fasilitas publik.
“Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan Mahulu tertinggal. Segera bangun jalan dan fasilitas umum, terutama layanan kesehatan yang masih sangat kurang. Ini jadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia memastikan, beberapa poin yang disampaikan dalam audiensi akan mulai ditindaklanjuti dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap Mahakam Ulu sebagai kabupaten termuda di Kaltim.
“Dari sekian triliun anggaran provinsi, Mahakam Ulu akan kita prioritaskan,” tandasnya. (Kal/El/Sekala)
