Samarinda, Sekala.id – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti masih adanya budaya kerja di lingkungan birokrasi yang lebih menekankan kehadiran fisik ketimbang hasil kerja yang nyata. Menurutnya, reformasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada penerapan sistem absensi digital atau pengawasan kehadiran pegawai. Yang lebih penting adalah memastikan setiap ASN mampu menunjukkan produktivitas dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Anhar mengatakan, selama ini masih berkembang anggapan bahwa disiplin kerja cukup diukur dari tingkat kehadiran harian. Padahal, ukuran keberhasilan seorang pegawai seharusnya terlihat dari target yang dicapai dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan selama jam kerja.
Dia mengaku masih menerima sejumlah laporan dan keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan di beberapa instansi pemerintah. Kondisi itu, menurutnya, tidak lepas dari rendahnya produktivitas sebagian pegawai meski secara administratif tercatat hadir bekerja.
“Produktivitas kerja ASN kadang hanya sampai siang. Setelah itu tidak maksimal lagi. Ada yang bekerja sebentar, kemudian pergi, lalu kembali saat waktu absensi sidik jari. Kondisi seperti ini tentu tidak mencerminkan kinerja yang baik,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Karena itu, Anhar mendorong pemerintah daerah memperkuat sistem evaluasi kinerja yang berbasis capaian kerja. Setiap pegawai, kata dia, harus memiliki target yang jelas dan dievaluasi secara berkala agar budaya kerja yang terbentuk berorientasi pada hasil.
Anhar menilai persoalan produktivitas tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan. Di sektor swasta, fenomena serupa juga kerap ditemukan, terutama pada pekerja yang telah berstatus pegawai tetap dan merasa nyaman dengan posisinya.
Sebaliknya, tenaga kontrak maupun outsourcing justru dinilai memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi. Mereka cenderung berupaya menunjukkan performa terbaik karena masa kerja dan perpanjangan kontrak bergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan perusahaan.
“Tenaga outsourcing memahami bahwa kontrak mereka akan dievaluasi. Karena itu mereka berusaha disiplin dan menunjukkan hasil kerja yang baik agar kontraknya bisa diperpanjang,” katanya.
Anhar berharap semangat profesionalisme yang ditunjukkan tenaga kontrak dapat menjadi contoh dalam membangun budaya kerja yang lebih produktif, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Makanya, dia juga mendorong pemerintah memberikan ruang karier yang lebih terbuka bagi tenaga outsourcing yang memiliki rekam jejak dan kinerja baik. Menurutnya, tujuan utama pelayanan publik bukan sekadar memastikan pegawai hadir di kantor, melainkan memastikan pekerjaan terselesaikan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang dibutuhkan bukan hanya hadir di kantor, tetapi bagaimana pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan,” tegasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
