Samarinda, Sekala.id – Pembangunan lingkungan permukiman tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan fasilitas fisik. Peningkatan keterampilan pemuda dan dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Hal itu mengemuka dalam reses anggota DPRD Samarinda, Arie Wibowo, Kamis (22/10/2026). Selain menyampaikan persoalan drainase dan minimnya penerangan jalan umum (PJU), warga turut mengharapkan program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan serta peluang usaha masyarakat.
Aspirasi tersebut memperlihatkan beragamnya kebutuhan warga di tingkat lingkungan. Di satu sisi, masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar yang belum tertangani secara optimal. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan program yang mendukung pengembangan keterampilan dan keberlangsungan usaha kecil.
Arie mengatakan, masukan warga mencakup kebutuhan pelatihan bagi pemuda dan bantuan untuk pelaku UMKM. Menurutnya, aspirasi tersebut perlu menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Warga berharap pembangunan tidak hanya menyasar infrastruktur. Mereka juga membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, khususnya bagi pemuda, serta dukungan agar usaha kecil yang dijalankan masyarakat bisa berkembang,” kata Arie.
Meski pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu perhatian, persoalan infrastruktur lingkungan tetap masuk dalam daftar kebutuhan yang disampaikan warga. Drainase yang belum berfungsi optimal dikeluhkan karena kerap menimbulkan genangan ketika hujan deras. Sementara itu, sejumlah kawasan permukiman masih membutuhkan penerangan jalan yang memadai.
Dua persoalan tersebut menjadi gambaran bahwa kebutuhan pembangunan di lingkungan warga mencakup berbagai aspek, mulai dari fasilitas dasar hingga penguatan ekonomi keluarga.
Arie menilai, aspirasi masyarakat perlu dipahami berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Setiap lingkungan memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda sehingga penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan masukan langsung dari warga.
“Tidak ada yang lebih memahami kondisi suatu lingkungan daripada masyarakat yang tinggal di sana. Itulah sebabnya kami turun langsung untuk mendengar persoalan mereka dan mengetahui program apa yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Menurut Arie, masukan yang diterima dalam reses akan dikumpulkan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dengan menyesuaikan kewenangan dan program pembangunan yang tersedia.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengarahkan perhatian pembangunan pada kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, usulan perbaikan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi memiliki peluang untuk diperjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Arie menegaskan, tindak lanjut menjadi bagian penting setelah aspirasi masyarakat dihimpun. Baginya, kegiatan reses tidak semestinya berakhir pada pencatatan berbagai keluhan, tetapi perlu menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan kebutuhan warga dalam agenda pembangunan daerah.
“Kami ingin apa yang disampaikan masyarakat tidak sekadar menjadi catatan. Aspirasi mengenai infrastruktur maupun penguatan ekonomi harus terus diperjuangkan agar bisa ditindaklanjuti dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
