Samarinda, Sekala.id – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, berkomitmen untuk memetakan 841 desa di provinsi tersebut guna mendukung pembangunan yang lebih terarah. Namun, waktu yang terbatas menjadi tantangan, mengingat masa jabatannya hanya satu tahun.
Hal ini disampaikan Akmal saat menghadiri Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada Selasa (3/12/2024).
“Jika saya diberi waktu dua tahun sebagai Pj Gubernur Kaltim, saya akan menyelesaikan pemetaan seluruh desa di Kaltim,” ujar Akmal.
Menurutnya, pemetaan desa atau data desa presisi memiliki peran penting dalam pengalokasian anggaran pembangunan secara tepat sasaran. Hal ini, kata dia, dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.
“Pemetaan desa sangat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Bahkan, hal ini juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” jelas Akmal.
Akmal yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri itu menuturkan, pihaknya telah memulai proses pemetaan di dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di PPU, sebanyak 40 desa telah kami petakan. Sementara di Kukar, sudah ada 114 desa yang datanya selesai. Rencananya, lebih dari 200 desa di Kukar akan menyusul,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemetaan yang akurat dan berbasis data adalah kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. Dengan peta yang jelas dan data yang kuat, anggaran yang terbatas bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Ketika dana, sumber daya, dan fasilitas terbatas, sementara masalah yang dihadapi begitu banyak, maka langkah pertama yang harus diambil adalah menentukan skala prioritas,” tutupnya. (Jor/El/Sekala)
