Samarinda, Sekala.id – Momentum 28 tahun Reformasi 1998 diperingati dengan nada kritis di Samarinda. Sejumlah mahasiswa dan komunitas sipil menggelar aksi refleksi di depan Gerbang Universitas Mulawarman (Unmul) pada Kamis sore (21/5/2026). Mereka menyuarakan kekhawatiran atas ruang kebebasan sipil yang dinilai kian menyempit dan kembalinya praktik-praktik represif masa lalu.
Aksi yang mengusung tema besar “Reformasi Tak Pernah Ada” dan “Indonesia Baru Tanpa Orba” ini diinisiasi oleh BEM Fakultas Hukum Unmul, Aksi Kamisan Kaltim, Kelompok Belajar Anak Muda (KBAM), Sambaliung Corner, serta berbagai komunitas lokal lainnya.
Kepala Departemen Kastrad BEM FH Unmul, Fauzan Yuzzaki, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremonial. Refleksi ini menjadi ikhtiar untuk menjaga ingatan kolektif publik terhadap perjuangan berdarah rakyat saat menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998 silam.
“Kami ingin merawat ingatan kolektif tentang bagaimana rakyat Indonesia dulu melakukan perlawanan terhadap Orde Baru,” ujar Fauzan di sela-sela aksi.
Fauzan menilai, wajah demokrasi Indonesia hari ini justru menunjukkan kemunduran dan memiliki kemiripan dengan pola pembatasan kebebasan di masa lalu. Rezim saat ini, menurutnya, kerap dipandang sebagai inkarnasi baru dari penguasa masa lampau, atau yang ia sebut sebagai Neo Orba.
“Kami berpendapat bahwa Orde Baru itu tidak pernah benar-benar mati, tetapi berubah menjadi neo orba,” cetusnya tajam.
Indikator nyata dari tudingan itu, lanjut Fauzan, adalah maraknya pembubaran paksa terhadap ruang-ruang diskusi akademis dan kegiatan seni belakangan ini.
“Belakangan ada pemutaran film dibubarkan, bedah buku juga dibubarkan. Itu mengingatkan kembali bahwa praktik-praktik seperti masa Orde Baru masih terjadi,” tegasnya sembari menyerukan agar masyarakat tidak tinggal diam melihat hak-hak sipilnya dipretensi.
Kritik tidak hanya datang dari aspal jalanan. Ketua Pusat Studi Konstitusi (PUSDIKSI) FH Unmul, Harry Setya Nugraha, turut membedah kemunduran demokrasi dari kacamata struktural. Harry menilai arah politik nasional kini semakin elitis akibat cengkeraman oligarki politik dan ekonomi yang terlampau kuat.
Dampaknya, pengambilan kebijakan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan demi syahwat politik kelompok elite. Demokrasi pun dinilai hanya berjalan di atas kertas secara prosedural, kehilangan substansi keadilan.
Harry juga menyoroti kebijakan resentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat. Penarikan kendali atas sektor investasi, perizinan, hingga tata kelola sumber daya alam (SDA) ke pusat dianggap mencederai semangat otonomi daerah yang dulunya diperjuangkan dalam Reformasi.
Secara spesifik, Harry menunjuk potret buram di Benua Etam sebagai korban nyata dari sistem yang elitis ini. Eksploitasi SDA secara masif di Kaltim dinilai menyisakan rapor merah. Mulai kerusakan lingkungan yang parah, konflik agraria yang tak kunjung usai, hingga ribuan lubang tambang menganga tanpa reklamasi.
“Masyarakat lokal justru sering menjadi pihak yang paling dirugikan,” pungkas Harry. (Kal/El/Sekala)
