Samarinda, Sekala.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Samarinda mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tidak terlena dengan capaian pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini. Di balik kondisi fiskal yang masih terjaga, pemerintah diminta mulai menyiapkan strategi menghadapi potensi penurunan kapasitas keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Pesan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN, Joko Wiratno, dalam rapat paripurna DPRD Kota Samarinda yang membahas pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/7/2026) malam.
Menurut Joko, tantangan fiskal yang diperkirakan muncul di masa depan harus direspons melalui perencanaan yang matang. Pemerintah kota diminta mulai menyiapkan langkah strategis agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu ketika ruang fiskal semakin terbatas.
“Fraksi Partai Amanat Nasional berharap pemerintah kota mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis menghadapi proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
PAN menilai keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya realisasi belanja. Yang lebih penting, kata Joko, setiap program yang dibiayai APBD harus mampu memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pemerintah didorong lebih cermat menetapkan prioritas pembangunan. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun kesejahteraan warga.
“Dalam kondisi tersebut, pengelolaan APBD perlu semakin mengedepankan efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran serta orientasi pada hasil sehingga setiap rupiah anggaran mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Joko.
Dia menambahkan, peningkatan kualitas belanja daerah menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, APBD harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
