Kukar, Sekala.id – Di tengah gempuran modernisasi, masyarakat hukum adat (MHA) di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangun Darat, terus berupaya mempertahankan identitas budaya mereka. Namun, tanpa payung hukum yang jelas, eksistensi mereka masih berada di jalan buntu.
Saat ini, proses pengakuan hukum bagi masyarakat adat di desa tersebut tengah bergulir. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengawal pengesahan Surat Keputusan (SK) MHA, yang nantinya akan diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda).
Camat Kota Bangun Darat, Zulkifli, mengatakan bahwa keberadaan Perda akan menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.
“Tanpa dasar hukum yang kuat, masyarakat hukum adat akan terus menghadapi tantangan dalam menjaga budaya dan adat istiadat mereka,” ujarnya.
Lebih dari dokumen administratif, SK dan Perda ini diharapkan menjadi tameng bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya, menjalankan tradisi, hingga mendapatkan pengakuan dalam sistem pemerintahan.
“Kami ingin masyarakat adat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dengan adanya legalitas ini, mereka bisa lebih leluasa melestarikan budaya tanpa khawatir hak-haknya tergerus,” tambahnya.
Proses ini bukan perkara mudah. Berbagai instansi terkait seperti DPMD dan dinas tata pemerintahan turut terlibat dalam menyusun regulasi yang berpihak kepada masyarakat adat. Meski begitu, jalan menuju pengakuan ini masih panjang dan penuh tantangan.
Bagi masyarakat adat Kedang Ipil, pengesahan ini bukan sekadar legalitas. Ini adalah perjuangan untuk mempertahankan warisan leluhur di tengah perubahan zaman.
“Pemerintah daerah akan terus mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat agar bisa tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah,” kata Zulkifli. (Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
