Samarinda, Sekala.id – Keluhan soal air bersih, penerangan jalan umum (PJU), hingga tegangan listrik yang tidak stabil masih menjadi persoalan sehari-hari warga Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan. Masalah itu kembali mencuat saat Anggota DPRD Samarinda, Markaca, menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai kebutuhan dasar yang dinilai belum terpenuhi secara optimal. Distribusi air bersih menjadi salah satu isu yang paling banyak dikeluhkan karena masih memengaruhi aktivitas rumah tangga masyarakat.
Selain itu, warga meminta pemerintah menambah titik penerangan jalan umum di sejumlah kawasan permukiman yang masih minim cahaya saat malam hari. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kenyamanan dan keamanan lingkungan.
“Yang paling banyak disampaikan warga terkait air bersih. Selain itu ada juga soal penerangan jalan umum dan tegangan listrik yang sering tidak stabil pada malam hari,” kata Markaca, Rabu (3/6/2026).
Anggota Komisi I DPRD Samarinda itu menilai persoalan pelayanan dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebab, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Tak hanya menyampaikan keluhan layanan dasar, warga juga mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur lingkungan. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain perbaikan drainase, peningkatan jalan lingkungan, hingga penyambungan jembatan yang selama ini menjadi akses penghubung warga.
Menurut Markaca, sebagian usulan tersebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan tetap menjadi prioritas meski APBD Samarinda 2026 mengalami penyesuaian.
Dia menyebut beberapa proyek yang dipastikan mendapat tindak lanjut antara lain perbaikan drainase di Gang Alim, pembangunan jalan di Gang Jarni, penyambungan jembatan di Gang Masjid RT 07, serta perbaikan drainase di Gang Mandiri RT 18.
Markaca menegaskan dirinya tidak ingin menyampaikan janji yang belum memiliki kepastian proses. Karena itu, setiap program yang diinformasikan kepada warga telah melalui tahapan koordinasi dan tindak lanjut dengan pemerintah daerah.
“Saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang belum jelas. Kalau sudah saya sampaikan kepada masyarakat, berarti memang sudah ada proses dan tindak lanjut pengerjaannya,” ujarnya.
Legislator Gerindra itu menambahkan, reses menjadi sarana untuk memetakan kebutuhan masyarakat secara langsung sehingga kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
“Reses adalah amanat undang-undang. Kami harus mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
