By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sekala.id
  • Nasional
  • Daerah
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Kutai Timur
    • Kutai Barat
  • Peristiwa
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lainnya
    • Pemerintahan
    • Parlemen
    • Advertorial
    • Kultur
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Inspirasi
Sekala.idSekala.id
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Search
  • Nasional
  • Daerah
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Samarinda
    • Kutai Barat
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
AdvertorialParlemenSamarinda

DPRD Samarinda Soroti PHK Tanpa Pesangon hingga Penahanan Ijazah Pekerja

Redaksi
By Redaksi
Published: Rabu, 11 November 2026
Share
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie.
SHARE

Samarinda, Sekala.id – Persoalan pemenuhan hak pekerja masih menjadi sorotan DPRD Samarinda. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon, pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan, hingga penahanan ijazah karyawan masih ditemukan di sejumlah sektor usaha.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap pelaku usaha.

Namun, upaya penanganan berbagai aduan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota. Novan menjelaskan, fungsi pengawasan ketenagakerjaan kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kota lebih banyak berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan.

“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Meski begitu, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Dia menerangkan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada dasarnya harus dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, proses dapat dilanjutkan melalui mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Persoalannya, mekanisme penyelesaian tersebut membutuhkan waktu dan biaya. Kondisi ini dinilai dapat memperberat posisi pekerja, terutama mereka yang kehilangan penghasilan setelah terkena PHK.

Dalam situasi tertentu, pekerja bahkan terpaksa menerima penyelesaian yang tidak sepenuhnya memenuhi haknya karena keterbatasan sumber daya untuk menempuh proses perselisihan lebih lanjut.

Selain persoalan pesangon dan upah, Novan turut menyoroti praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Ia menegaskan, dokumen pendidikan merupakan hak pribadi karyawan dan tidak semestinya ditahan setelah hubungan kerja berakhir.

“Jika hubungan kerja sudah berakhir, ijazah harus dikembalikan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.

Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Novan, tetap membuka ruang bagi pekerja yang ingin menyampaikan pengaduan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Disnaker Kaltim untuk mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Ia berharap perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan, sementara pekerja juga memenuhi tanggung jawab dalam hubungan kerja.

“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” pungkasnya. (Kal/EL/ADV/DPRD Samarinda)

TAGGED:DPRD Kota SamarindaMohammad Novan Syahronny Pasie
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article DPRD Samarinda Soroti Pelatihan Kerja yang Tak Sesuai Kebutuhan Industri, Disnaker Diminta Berbasis Data
Next Article DPRD Samarinda Minta Pendampingan Hukum bagi Pekerja Korban PHK Diperkuat

Berita Undas

10 Jabatan Eselon II Pemkot Samarinda Masih Dijabat Plt, DPRD Minta Segera Definitif
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Minta Pelatihan Kerja Diukur dari Penyerapan Alumni
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Minta Pendampingan Hukum bagi Pekerja Korban PHK Diperkuat
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Soroti PHK Tanpa Pesangon hingga Penahanan Ijazah Pekerja
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Soroti Pelatihan Kerja yang Tak Sesuai Kebutuhan Industri, Disnaker Diminta Berbasis Data
Rabu, 18 November 2026

Berita yang mungkin kamu sukai

Advertorial

Sebanyak 183 Mahasiswa KKN Kolaborasi 2026 Akan Perkuat Sinergi Pembangunan Kampung

5 Min Read

Warga Samarinda Kesulitan Dapatkan Gas LPG 3 Kg, Andi Harun: Kita Tidak Akan Tinggal Diam

1 Min Read
Pemerintahan

Pemprov Kaltim Siapkan 17.073 Linmas untuk Amankan Pemilu 2024

2 Min Read
Politik

Dua Jagoan Politik Resmi Bertarung di Pilgub Kaltim 2024, Isran Noor vs Rudy Mas’ud

2 Min Read
Sekala.id

Afiliasi:

Logo SMSI
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna
Password

Lost your password?