Samarinda, Sekala.id – Persoalan pemenuhan hak pekerja masih menjadi sorotan DPRD Samarinda. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon, pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan, hingga penahanan ijazah karyawan masih ditemukan di sejumlah sektor usaha.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap pelaku usaha.
Namun, upaya penanganan berbagai aduan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota. Novan menjelaskan, fungsi pengawasan ketenagakerjaan kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kota lebih banyak berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan penyelesaian persoalan.
“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Meski begitu, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Dia menerangkan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada dasarnya harus dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Apabila kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, proses dapat dilanjutkan melalui mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Persoalannya, mekanisme penyelesaian tersebut membutuhkan waktu dan biaya. Kondisi ini dinilai dapat memperberat posisi pekerja, terutama mereka yang kehilangan penghasilan setelah terkena PHK.
Dalam situasi tertentu, pekerja bahkan terpaksa menerima penyelesaian yang tidak sepenuhnya memenuhi haknya karena keterbatasan sumber daya untuk menempuh proses perselisihan lebih lanjut.
Selain persoalan pesangon dan upah, Novan turut menyoroti praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Ia menegaskan, dokumen pendidikan merupakan hak pribadi karyawan dan tidak semestinya ditahan setelah hubungan kerja berakhir.
“Jika hubungan kerja sudah berakhir, ijazah harus dikembalikan,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjut Novan, tetap membuka ruang bagi pekerja yang ingin menyampaikan pengaduan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Disnaker Kaltim untuk mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.
Ia berharap perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan, sementara pekerja juga memenuhi tanggung jawab dalam hubungan kerja.
“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” pungkasnya. (Kal/EL/ADV/DPRD Samarinda)