Samarinda, Sekala.id – Pemilihan umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk keamanan.
Salah satu langkah yang diambil adalah mengerahkan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) sebanyak 17.073 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Mereka akan bertugas mengawal jalannya pemilu di 11 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh wilayah Kaltim.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah kepada penyelenggara pemilu. Ia berharap, dengan adanya Linmas, pemilu bisa berlangsung lancar, aman, dan damai.
“Kami sebagai Pemprov, melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang. Dalam pasal 434 UU Nomor 17 tentang Pemilu, peran pemerintah itu wajib memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum,” ujar Akmal Malik, seperti dikutip dari Diskominfo Kaltim.
Dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya sebatas keamanan, tetapi juga berbagai hal lain yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya, dukungan data, pembiayaan, partisipasi, distribusi logistik, dan sebagainya.
Akmal Malik juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersama unsur TNI/Polri telah melakukan peninjauan kesiapan logistik pemilu di beberapa kabupaten/kota. Ia menilai, Kaltim merupakan daerah yang memiliki kerawanan pada pemilu 2024, sehingga perlu kewaspadaan ekstra.
“Apalagi Kaltim ini, banyak tantangannya, banyak remote area. Target partisipasi pemilih kita juga rendah. Sementara, target pusat itu 79,5 persen untuk Pemilu 2024,” jelasnya.
Untuk itu, ia berjanji akan memfasilitasi seluruh kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi kelancaran pemilu 2024. Terutama bagi wilayah remote area di daerah pedalaman Kalimantan Timur.
“Bagi daerah remote area yang masih blankspot, kami siap fasilitasi untuk penguatan sinyal. Karena itu sangat urgent yaa untuk mengisi hasil rekapituasi suara di aplikasi SiRekap,” tutupnya. (Jor/El/Sekala)
