Samarinda, Sekala.id – Di tengah geliat pembangunan Kota Samarinda sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), masih ada kelompok masyarakat yang hidup jauh dari jangkauan layanan dasar negara. Kondisi itu ditemukan di kawasan pinggiran seperti Batu Besaung dan Berambai.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut persoalan yang dihadapi warga di kawasan tersebut bukan semata soal minimnya fasilitas pendidikan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni administrasi kependudukan yang belum tertata.
Banyak keluarga pekerja kebun dan masyarakat perkebunan yang sudah lama menetap di Samarinda, tetapi belum memiliki dokumen kependudukan resmi sebagai warga kota. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses berbagai layanan negara.
“Masalah utamanya ada di administrasi kependudukan. Ketika mereka tidak punya identitas resmi, negara juga kesulitan menjangkau mereka,” kata Puji saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Sabtu (9/5/2026).
Ketiadaan dokumen administrasi berdampak langsung terhadap anak-anak mereka. Banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan formal karena syarat administrasi tidak terpenuhi.
Tak hanya itu, warga juga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, kepesertaan BPJS, bantuan sosial, hingga luput dari pendataan stunting.
Dalam sejumlah kunjungan lapangan, Puji mengaku menemukan kondisi yang memprihatinkan. Ia melihat anak-anak usia dini berjalan sendiri di kawasan hutan menjelang malam hanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga.
“Itu anak kecil, umur empat sampai enam tahun, jalan sendiri masuk hutan menjelang magrib. Ketika ditanya sekolah atau tidak, banyak yang ternyata tidak sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menunggu warga datang mengurus administrasi sendiri. Pendataan jemput bola dinilai perlu dilakukan agar masyarakat di kawasan terpencil tidak terus tertinggal dari akses layanan negara.
Ia menegaskan, warga yang sudah lama menetap di Samarinda seharusnya segera dibantu dalam pengurusan dokumen kependudukan agar seluruh akses pelayanan publik bisa terbuka.
“Harusnya ketika tinggal menetap di sini, administrasinya juga segera diurus. Karena dari situ semua akses layanan negara terbuka,” tegasnya.
Puji mengingatkan, pembangunan kota modern tidak boleh meninggalkan anak-anak yang hidup di wilayah pinggiran tanpa kepastian pendidikan dan perlindungan negara.
“Jangan sampai ada anak-anak di Samarinda yang tumbuh tanpa sekolah, tanpa identitas, dan tanpa perlindungan negara,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
