Samarinda, Sekala.id – Maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat diminta lebih kritis dan tidak mudah mempercayai setiap konten yang beredar sebelum memastikan kebenarannya.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai informasi yang belum jelas validitasnya kerap terlanjur menyebar luas dan membentuk opini masyarakat sebelum dilakukan konfirmasi terhadap pihak terkait.
“Yang membuat suasana jadi gaduh itu banyak berasal dari media sosial. Informasi yang belum tentu benar sudah terlanjur menyebar luas tanpa konfirmasi,” ujar Samri, Rabu (16/6/2026).
Menurutnya, rendahnya literasi informasi menjadi faktor yang membuat hoaks. Banyak pengguna media sosial yang langsung membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan ulang terhadap sumber maupun isi informasi tersebut.
Samri menegaskan pentingnya budaya verifikasi sebagaimana yang diterapkan dalam dunia jurnalistik.
“Informasi itu harus berimbang. Tidak bisa hanya dari satu pihak tanpa klarifikasi,” tegasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti fenomena munculnya pihak-pihak yang mengatasnamakan jurnalis namun tidak menjalankan prinsip dan etika jurnalistik secara profesional. Kondisi tersebut dinilai semakin memperbesar peluang tersebarnya informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.
Selain itu, ia mengamati bahwa konten yang beredar di media sosial lebih banyak menonjolkan sisi negatif dibandingkan informasi yang bersifat edukatif. Akibatnya, ruang digital kerap menjadi tempat berkembangnya polemik yang berpotensi memicu konflik sosial.
Fenomena lain yang turut menjadi sorotan adalah penyebaran kembali informasi atau pemberitaan lama tanpa disertai perkembangan terbaru.
“Kadang berita lama diangkat lagi, padahal situasinya sudah berbeda. Ini yang akhirnya bikin gaduh lagi,” katanya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap suatu persoalan hanya berdasarkan informasi yang viral.
“Kita harap masyarakat lebih bijak. Jangan langsung percaya sebelum tahu fakta sebenarnya,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
