Samarinda, Sekala.id – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menilai keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam menjalankan program pelayanan kepada masyarakat. Kondisi itu dinilai perlu segera direspons melalui penambahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan sebagian besar anggaran yang diterima DPPKB masih terserap untuk belanja rutin, seperti gaji, tunjangan pegawai, serta kebutuhan operasional lainnya. Akibatnya, ruang fiskal untuk menjalankan program-program pelayanan menjadi sangat terbatas.
“Permasalahan utama adalah anggaran. Dari APBD, sebagian besar dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan kegiatan rutin lainnya,” ujarnya, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Sri Puji, kondisi tersebut membuat sejumlah program DPPKB masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Padahal, kebutuhan layanan di bidang kependudukan dan keluarga berencana terus meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut anggaran DPPKB yang berada di kisaran Rp10 miliar lebih pada 2026 sejauh ini telah dimanfaatkan secara maksimal. Meski terbatas, organisasi perangkat daerah tersebut dinilai tetap mampu menjaga keberlangsungan program dan pelayanan.
“Dengan anggaran yang ada, saya kira mereka sudah bekerja maksimal menjalankan program-program yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya.
Namun demikian, besaran anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan target pembangunan sumber daya manusia yang ingin dicapai Kota Samarinda. Karena itu, Komisi IV mendorong pemerintah kota memberikan dukungan anggaran yang lebih kuat agar cakupan program dapat diperluas.
Selain memperkuat pelaksanaan program, Sri Puji juga menilai tambahan anggaran diperlukan untuk membenahi fasilitas penunjang pelayanan yang mulai mengalami kerusakan, terutama di tingkat kecamatan. Menurutnya, kondisi sarana dan prasarana yang layak akan berdampak langsung terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.
“Harapan kami ada tambahan anggaran, baik untuk memperkuat program maupun memperbaiki infrastruktur penunjang yang sudah rusak sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
