Samarinda, Sekala.id – Proses penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) terus berjalan, meski molor dari target awal November 2024. Di balik penundaan ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M. Husni Fachruddin, yang dikenal dengan sapaan Ayub menyebut penyesuaian nomenklatur pemerintahan pusat menjadi faktor utama keterlambatan, dan dipastikan bukan konflik internal seperti yang sering dispekulasikan.
“Perubahan besar terjadi dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari pembagian kementerian, wakil menteri, hingga pembentukan badan-badan baru. Kami harus menyesuaikan ini agar struktur di DPRD Kaltim relevan,” ujar Ayub saat ditemui di sela-sela rapat, Senin (9/12/2024).
Menurut Ayub, tantangan utama bukan sekadar teknis, melainkan memastikan setiap komisi di DPRD mampu mencerminkan bidang-bidang kerja baru di tingkat pusat. Contohnya, pemisahan urusan pendidikan dan kebudayaan, serta pemindahan sektor kehutanan dari lingkungan hidup.
“Ini bukan hanya soal pembagian kerja, tapi soal sinkronisasi. Jika salah menempatkan bidang, dampaknya bisa panjang, terutama bagi masyarakat Kaltim yang bergantung pada kebijakan yang tepat,” tambahnya.
Namun, penyesuaian ini tak hanya berbicara teknis. Di balik proses tersebut, dinamika internal muncul. Perdebatan sengit dalam Panitia Khusus (Pansus) menjadi bumbu penyusunan AKD. Ayub menegaskan, meski diskusi berlangsung panas, semua pihak sepakat bahwa hasil akhir harus berlandaskan prinsip keadilan dan efisiensi.
“Ini semua demi pembangunan Kaltim. Kami ingin memastikan tidak ada komisi yang terlalu berat atau terlalu ringan tugasnya. Semua harus seimbang,” ujarnya.
Meski AKD belum juga rampung, DPRD Kaltim tetap berusaha menjaga ritme kerjanya. Ayub memastikan bahwa anggaran APBD 2025 telah dirampungkan sejak tahun lalu.
“Masyarakat tak perlu khawatir. Fungsi DPRD tetap berjalan, meski proses ini masih berlangsung,” katanya.
Ia percaya bahwa keterlambatan ini akan terbayar dengan sistem kerja yang lebih baik di masa depan. Baginya, ini adalah investasi waktu untuk memastikan DPRD Kaltim siap menyongsong perubahan besar di tingkat nasional.
“Ini bukan sekadar menyelesaikan tugas, tetapi membangun fondasi untuk kerja yang lebih terarah dan terkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kami semua bekerja untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Jor/El/Sekala)
