Samarinda, Sekala.id – Isu politik uang kembali mencuat menjelang pesta demokrasi di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim ikut angkat suara terkait masalah ini yang dianggap masih mengancam proses demokrasi di Benua Etam.
Komisioner Bawaslu Kaltim Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Galeh Akbar Tanjung, menyatakan bahwa politik uang masih menjadi salah satu ancaman bagi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya.
“Politik uang ini jelas mengganggu kemandirian masyarakat dalam memilih,” tegas Galeh saat diwawancarai media baru-baru ini.
Galeh berharap semua pihak, terutama para pasangan calon (Paslon), mengutamakan profesionalitas dan sportivitas dalam berkompetisi. Menurutnya, pesta demokrasi ini harus dijalankan dengan visi dan misi yang jelas, tanpa praktik-praktik yang merusak.
“Pasangan calon harus bertarung secara profesional dan mengedepankan visi misi yang jelas, bukan menggunakan politik uang,” lanjutnya.
Selain politik uang, Bawaslu Kaltim juga menyoroti potensi gesekan antarpendukung di media sosial. Galeh mengakui, sulit untuk memantau aktivitas di dunia maya secara penuh, namun ia menegaskan bahwa jika ditemukan ujaran kebencian atau berita bohong yang merugikan salah satu pasangan calon, masyarakat diimbau melapor ke Bawaslu.
“Jika ada konten negatif, kami akan berkoordinasi dengan platform penyedia untuk menurunkan konten tersebut,” katanya.
Galeh juga berharap masa kampanye nanti dimanfaatkan sebagai sarana edukasi politik bagi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih berdasarkan visi misi yang ditawarkan, bukan melalui politik uang atau kampanye hitam di media sosial.
“Dengan kampanye yang sehat, masyarakat akan lebih memahami pilihan mereka berdasarkan program yang ditawarkan, bukan karena godaan politik uang,” pungkasnya. (Jor/El/Sekala)
