By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sekala.id
  • Nasional
  • Daerah
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Kutai Timur
    • Kutai Barat
  • Peristiwa
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lainnya
    • Pemerintahan
    • Parlemen
    • Advertorial
    • Kultur
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Inspirasi
Sekala.idSekala.id
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Search
  • Nasional
  • Daerah
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Samarinda
    • Kutai Barat
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
AdvertorialParlemenSamarinda

DPRD Samarinda Pangkas Usulan Raperda 2027, Komisi IV Hanya Ajukan Satu Regulasi

Redaksi
By Redaksi
Published: Sabtu, 14 November 2026
Share
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
SHARE

Samarinda, Sekala.id – Keterbatasan kemampuan fiskal membuat DPRD Samarinda harus menyesuaikan target legislasi 2027. Komisi IV yang sebelumnya merencanakan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), kini hanya mengusulkan satu regulasi untuk dibahas pada tahun mendatang. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan dua rancangan yang semula masuk dalam rencana komisinya berkaitan dengan persoalan sosial dan peningkatan kualitas masyarakat. Keduanya adalah Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Raperda tentang Kampung Berkualitas.

Namun, setelah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, Komisi IV akhirnya memutuskan memprioritaskan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak. Sementara itu, usulan regulasi tentang Kampung Berkualitas belum dapat diajukan dalam program legislasi 2027.

Puji menjelaskan, setiap komisi sebenarnya diberi ruang untuk mengusulkan sedikitnya dua rancangan regulasi. Akan tetapi, kondisi fiskal Samarinda yang masih terbatas membuat target tersebut sulit dipenuhi.

“Ini berkaitan dengan kemampuan anggaran. Untuk 2027, masing-masing komisi sebenarnya diberi minimal dua usulan. Namun, kemampuan fiskal kita terbatas, terlebih masih ada kebijakan efisiensi,” ujar Puji, Sabtu (14/11/2026).

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, penyesuaian target legislasi juga perlu mempertimbangkan pekerjaan rumah DPRD dari periode pembahasan sebelumnya. Sejumlah Raperda yang ditargetkan rampung pada 2026 hingga kini masih belum menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan.

Kondisi tersebut turut memengaruhi ruang kerja legislasi DPRD dalam menyusun agenda regulasi berikutnya. Sebab, rancangan yang belum tuntas tidak bisa langsung disahkan tanpa melewati prosedur lanjutan.

Puji menyebut, beberapa tahapan yang masih harus dilalui antara lain uji publik, pembahasan bersama pemerintah provinsi, hingga proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

“Raperda yang seharusnya kita selesaikan pada 2026 masih belum melalui uji publik. Pembahasan dengan pemerintah provinsi maupun Kementerian Hukum dan HAM juga belum dilakukan,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)

TAGGED:DPRD Kota SamarindaRancangan Peraturan DaerahSri Puji Astuti
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Insentif Guru Non-ASN Samarinda Rp10 Miliar Masih Tertahan, DPRD Desak Pemkot Segera Bayar
Next Article Ahmad Vananzda: Penurunan Foto Gibran Tak Perlu Diributkan, Tunggu Proses Administrasi

Berita Undas

DPRD Samarinda Soroti Alih Fungsi Daerah Resapan, Pengawasan Perumahan Diminta Diperketat
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Minta Pembangunan Rumah Sakit Tak Ganggu Kawasan Resapan Air
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Dorong Produk UMKM Masuk Minimarket, Pemkot Diminta Jadi Penghubung
Rabu, 18 November 2026
DPRD Samarinda Siapkan Raperda Khusus untuk Cegah Perkawinan Anak
Rabu, 18 November 2026
Ahmad Vananzda: Penurunan Foto Gibran Tak Perlu Diributkan, Tunggu Proses Administrasi
Rabu, 18 November 2026

Berita yang mungkin kamu sukai

Pemerintahan

Lahan RSI Samarinda untuk Pembangunan Terowongan, Pemkot Klaim Sudah Lengkapi Dokumen

2 Min Read
Advertorial

E-Walidata OPD, Solusi Pemkab Kukar untuk Memenuhi Standar Satu Data Indonesia

3 Min Read
Pemerintahan

Kaltim Raih WTP LKPD 2025, BPK Beri Catatan Merah: Beasiswa Hingga Proyek Jalan Bermasalah

2 Min Read
Pj Gubernur Akmal Malik dalam pertemuan dengan Yayasan Pendidikan Islam Syaikh Al-Hushary dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Kamis (19/12/2024).(IST)
Pemerintahan

Akmal Malik: Pendidikan Berkualitas, Kunci Masa Depan Kaltim

3 Min Read
Sekala.id

Afiliasi:

Logo SMSI
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna
Password

Lost your password?