Samarinda, Sekala.id – Kebiasaan menggunakan air minum kemasan dalam botol plastik di lingkungan pemerintahan perlu mulai ditinggalkan. DPRD Samarinda mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membiasakan penggunaan tumbler bagi aparatur sipil negara (ASN), sekaligus menyediakan fasilitas pengisian ulang air minum di perkantoran.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah, menilai lingkungan birokrasi bisa menjadi titik awal pengurangan sampah plastik. Menurutnya, perubahan kebiasaan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan kedinasan, terutama rapat dan pertemuan yang selama ini kerap menyediakan air minum dalam kemasan sekali pakai.
Namun, upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masing-masing pegawai. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda perlu menerbitkan surat edaran atau instruksi resmi agar kebijakan pengurangan botol plastik dapat diterapkan secara menyeluruh di setiap OPD.
“Kita harus memulai dari diri sendiri dan menjadi contoh. Jika kebiasaan ini bisa diterapkan secara luas, penggunaan botol plastik tentu dapat ditekan,” kata Andriansyah, Jumat (13/11/2026).
Politikus Partai Demokrat itu menyebut, langkah tersebut penting mengingat persoalan sampah di Samarinda masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Produksi sampah di kota ini mencapai sekitar 600 hingga 660 ton setiap hari. Sementara itu, sampah plastik menyumbang 19,3 persen dari total timbulan sampah di Kalimantan Timur.
Menurut Andriansyah, Pemkot Samarinda sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan melalui Perwali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Akan tetapi, cakupan aturan tersebut dinilai perlu diperluas, termasuk menyasar penggunaan botol plastik sekali pakai di lingkungan perkantoran pemerintah.
Di sisi lain, penerapan kebiasaan membawa tumbler harus diikuti kesiapan sarana pendukung. Setiap OPD perlu menyediakan dispenser atau fasilitas pengisian ulang air minum agar pegawai tidak kesulitan memenuhi kebutuhan air selama bekerja maupun mengikuti kegiatan kedinasan.
“Jangan sampai pegawai diminta membawa tumbler, tetapi fasilitas untuk mengisi ulang air minumnya justru tidak tersedia,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, Komisi III DPRD Samarinda berencana berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Sekretariat Daerah. Pembahasan akan mencakup kesiapan teknis serta kebutuhan anggaran untuk penyediaan fasilitas pengisian ulang air minum di masing-masing OPD. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)