Samarinda, Sekala.id – Rencana rehabilitasi SMPN 24 Samarinda yang masuk dalam program 2026 belum menunjukkan kepastian pelaksanaan. Hingga pertengahan November, proyek tersebut belum memasuki tahap lelang. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Samarinda karena kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah masih cukup besar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan rencana perbaikan SMPN 24 sebenarnya telah mendapat sinyal positif. Namun, belum adanya proses lelang membuat jadwal pengerjaan belum bisa dipastikan.
“Saya sudah mendapat tanda positif terkait rencana itu. Hanya saja, belum diketahui kapan dikerjakan karena proses lelangnya belum berjalan,” kata Sri Puji, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan rehabilitasi SMPN 24 merupakan bagian dari kebutuhan pembenahan infrastruktur pendidikan yang masih ditemukan di berbagai kecamatan di Samarinda.
Berdasarkan pendataan Komisi IV, sekitar 35 sekolah dasar (SD) diproyeksikan memperoleh rehabilitasi ringan pada 2027. Sementara itu, terdapat sekitar 15 sekolah menengah pertama (SMP) yang juga masuk dalam daftar usulan perbaikan.
Sri Puji menjelaskan, tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ditemukan di lapangan tidak seragam. Sejumlah ruang kelas hanya membutuhkan perbaikan ringan, sedangkan beberapa lainnya memerlukan penanganan lebih besar agar fasilitas pendidikan dapat digunakan secara layak.
Usulan rehabilitasi tersebut berasal dari berbagai jalur perencanaan, mulai dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Namun, realisasi seluruh usulan masih bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Keterbatasan anggaran serta kebijakan efisiensi membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, Sri Puji menilai tingkat kerusakan bangunan perlu menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan sekolah yang lebih dahulu mendapatkan penanganan. Dengan demikian, fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan mendesak tidak tertunda akibat keterbatasan anggaran.
Komisi IV, lanjut dia, akan terus mengawal usulan rehabilitasi yang belum terealisasi agar tidak hilang dari agenda pembangunan daerah.
“Kami akan terus mengawal usulan perbaikan sekolah yang belum terealisasi supaya tetap masuk dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)