Samarinda, Sekala.id – Rencana pemekaran wilayah di Samarinda menghadapi sejumlah pertimbangan sebelum bisa direalisasikan. Di tengah efisiensi anggaran, DPRD Samarinda meminta kelayakan rencana tersebut ditinjau secara menyeluruh, mulai dari kemampuan pembiayaan hingga manfaatnya terhadap pelayanan masyarakat.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menegaskan, pembentukan wilayah baru tidak cukup hanya berangkat dari kebutuhan administrasi pemerintahan. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya anggaran, fasilitas perkantoran, dan sarana pendukung agar wilayah hasil pemekaran dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.
Menurut Helmi, kebutuhan pembiayaan menjadi persoalan mendasar yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Tanpa kesiapan anggaran dan fasilitas yang memadai, pemekaran berpotensi menambah beban keuangan daerah tanpa kepastian manfaat yang sebanding.
Karena itu, DPRD Samarinda belum mengambil keputusan untuk mendukung rencana tersebut secara penuh. Hasil kajian kelayakan akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah pemekaran dapat dilanjutkan.
“Yang perlu dipastikan sekarang adalah kelayakannya. Kita harus melihat apakah seluruh persyaratannya terpenuhi, termasuk konsekuensi pembiayaan yang muncul setelah pemekaran. Jika memang layak, tentu DPRD akan mendukung,” kata Helmi, belum lama ini.
Dia menjelaskan, pembentukan wilayah baru akan diikuti kebutuhan operasional yang tidak sedikit. Pemerintah harus menyiapkan kantor, fasilitas pelayanan publik, serta berbagai kebutuhan penunjang lainnya agar pemerintahan di wilayah baru tidak sekadar terbentuk secara administratif.
Pertimbangan tersebut menjadi semakin relevan karena pemerintah saat ini masih menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Dalam kondisi itu, setiap rencana yang membutuhkan tambahan belanja harus dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan manfaat yang hendak dicapai.
Helmi mengingatkan, urgensi pemekaran perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kebutuhan pembagian wilayah. Kemampuan pemerintah membiayai seluruh konsekuensinya juga harus menjadi perhatian sebelum kebijakan tersebut diputuskan.
“Pada akhirnya, kita harus kembali melihat kemampuan pembiayaan. Saat ini kita masih berada dalam situasi efisiensi anggaran. Sementara itu, pemekaran membutuhkan kantor, fasilitas, dan berbagai kebutuhan operasional yang harus disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, kesiapan logistik juga menjadi bagian penting dalam kajian tersebut. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang aktivitas pemerintahan, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan setelah pemekaran dilaksanakan.
Di sisi lain, manfaat yang dihasilkan harus menjadi ukuran dalam menentukan kelanjutan rencana tersebut. Pemekaran diharapkan tidak berhenti pada perubahan batas administrasi, tetapi juga memiliki tujuan yang jelas dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi DPRD, kejelasan mengenai kesiapan dan manfaat itu diperlukan sebelum pembahasan memasuki tahap berikutnya. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Helmi memastikan rencana tersebut masih perlu dibicarakan lebih lanjut setelah aspek kelayakan dan kebutuhan pendukungnya dipetakan. DPRD akan melihat kesiapan pelaksanaan secara menyeluruh sebelum menentukan sikap terhadap usulan pemekaran.
“Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan melihat kesiapan yang ada. Mulai dari kebutuhan logistik hingga manfaat yang bisa diperoleh, semuanya perlu diperjelas sebelum rencana ini diputuskan,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
