Samarinda, Sekala.id – Antrean kendaraan kembali mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda. DPRD Kota Samarinda menilai fenomena tersebut tidak lepas dari meningkatnya perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar, sementara kuota BBM bersubsidi tetap tidak mengalami penambahan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kondisi itu membuat permintaan Pertalite terus meningkat. Namun, pasokan yang diterima Samarinda masih mengacu pada kuota lama yang ditetapkan pemerintah pusat.
Menurut Novan, harga Pertalite yang berada di kisaran Rp10 ribu per liter jauh lebih ekonomis dibanding Pertamax yang telah mencapai Rp16.650 per liter di Kalimantan Timur (Kaltim). Perbedaan harga sebesar Rp6.650 per liter dinilai menjadi alasan utama pengguna kendaraan beralih menggunakan BBM bersubsidi.
“Peralihan penggunaan itu yang sekarang terjadi. Masyarakat yang sebelumnya memakai Pertamax memilih Pertalite, sementara kuota yang diberikan dari pusat tidak pernah bertambah. Dari tingkat nasional dibagi ke Kaltim hingga Samarinda, angkanya tetap,” ujarnya, Jumat (24/7/2026).
Dia menilai kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab antrean panjang yang belakangan kembali terlihat di berbagai SPBU di Kota Tepian. Tanpa penyesuaian kuota, lonjakan konsumsi Pertalite dinilai sulit diantisipasi.
Selain persoalan kuota, Novan juga menyoroti dugaan praktik pengetapan BBM subsidi yang kemudian dijual kembali secara eceran. Menurutnya, aktivitas tersebut harus menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan ketentuan distribusi BBM.
Dia meminta Pertamina memperketat pengawasan sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak praktik penjualan BBM di luar jalur resmi.
“Penjualan BBM di luar SPBU atau depo resmi Pertamina pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena itu perlu ada langkah tegas agar distribusi BBM subsidi tetap sesuai aturan,” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda berharap persoalan antrean tidak dibiarkan berlarut-larut. Selain menghambat masyarakat memperoleh BBM, antrean kendaraan juga kerap memicu kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU.
DPRD mendorong Pertamina bersama Pemerintah Kota Samarinda segera membahas solusi yang dapat diterapkan, baik terkait pengawasan distribusi maupun upaya menjaga ketersediaan BBM bersubsidi agar antrean panjang tidak terus berulang. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
