Samarinda, Sekala.id – Keterbatasan anggaran tahun 2026 tak membuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda hilan akal. Demi memastikan layanan masyarakat tetap berjalan optimal, instansi tersebut resmi meluncurkan aplikasi SAPA Keluarga Berkualitas sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi digital.
Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, menjelaskan bahwa aplikasi ini adalah langkah adaptasi strategis. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi mobilitas pendampingan fisik di lapangan, digitalisasi menjadi jalan keluar untuk menjangkau masyarakat lebih luas.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapat akses informasi dan konsultasi meski pendampingan di lapangan dibatasi anggaran. Aplikasi ini hadir melengkapi peran kader, sehingga masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertemuan tatap muka,” ujar Deasy, Kamis (16/7/2026).
Lewat genggaman tangan, warga kini dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pencegahan stunting, konseling remaja, hingga pendampingan calon pengantin dan informasi seputar program KB. Deasy menegaskan, layanan ini disediakan secara gratis guna mendukung percepatan peningkatan kualitas keluarga di Kota Tepian.
Kendati inovasi digital mampu menjadi penopang, Deasy mengakui bahwa efisiensi anggaran tetap berdampak signifikan pada operasional dinas. Hingga pertengahan tahun, realisasi anggaran DPPKB memang sudah mencapai 50 persen, namun sejumlah program strategis harus tertahan.
“Ada beberapa sektor, khususnya program peningkatan kesejahteraan keluarga, yang belum bisa berjalan karena alokasi dananya belum tersedia. Praktis, kegiatan di bidang tersebut harus ditunda,” aku Deasy.
Kondisi ini pun telah memantik perhatian Komisi IV DPRD Samarinda. Sebagai bentuk dukungan, para legislator mendorong pihak dinas untuk segera menyusun skala prioritas atas program-program yang sempat mandek.
Langkah ini dilakukan agar program-program tersebut bisa kembali diajukan melalui skema APBD Perubahan, atau setidaknya mendapatkan alokasi prioritas dalam penyusunan anggaran tahun 2027 mendatang.
“Kami diminta segera menginventarisasi program yang belum terdanai. Harapannya, melalui APBD Perubahan atau anggaran tahun depan, kegiatan yang tertunda ini bisa kembali kita eksekusi,” tutupnya. (Kal/El/Sekala)
