Samarinda, Sekala.id – Persoalan kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda belum menemukan titik terang. Dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Samarinda, Selasa (5/5/2026), anggota dewan menegaskan defisit sekitar 700 guru masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan angka kekurangan tersebut terus menjadi sorotan publik. Bahkan, kata dia, pertanyaan soal krisis guru kerap muncul dalam berbagai kesempatan.
“Ini bukan isu baru. Kami sering ditanya soal kekurangan 700 guru ini,” ujarnya.
Dia menegaskan, kekosongan tenaga pengajar bukan sekadar angka statistik. Dampaknya langsung dirasakan di ruang kelas. Ketika guru tidak tersedia, proses belajar mengajar terhenti, dan siswa menjadi pihak yang paling dirugikan.
Menurutnya, absennya guru dalam satu hari saja sudah cukup mengganggu layanan pendidikan. Apalagi jika kondisi itu berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa solusi jelas.
Di sisi lain, Ismail juga mempertanyakan arah kebijakan pemerintah kota dalam menutup kekurangan tersebut. Ia menyoroti rencana rekrutmen melalui jalur CPNS dan PPPK tahun 2026 yang dinilai belum memberikan kepastian mampu menutup seluruh kebutuhan.
“Kalau pengangkatan itu belum menutup angka 700, lalu langkah berikutnya apa? Ini yang harus dijelaskan,” tegasnya.
Tak hanya soal jumlah guru, DPRD juga menyinggung persoalan kesejahteraan tenaga pendidik. Ismail mengungkap adanya laporan keterlambatan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan insentif di sejumlah sekolah.
Ismail menilai, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi guru.
“Jangan sampai ini terus terjadi. Ini bukan sekadar administratif, tapi menyangkut kemanusiaan. Guru harus bisa mengajar dengan tenang tanpa dibebani masalah finansial,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
