Kukar, Sekala.id – Ahmad Yani resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sisa masa jabatan 2024–2029, menggantikan almarhum Junaidi yang wafat pada akhir 2024 lalu. Prosesi pelantikan dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa ke-11 masa Sidang III DPRD Kukar yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Kamis (19/6/2025).
Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Ben Ronald P Situmorang, dan disaksikan oleh perwakilan Gubernur Kaltim, jajaran DPRD provinsi dan kabupaten, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, serta sejumlah undangan dari Forkopimda hingga tokoh masyarakat.
Bupati Kukar Edi Damansyah yang turut hadir dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan ucapan selamat kepada Ahmad Yani. Ia menilai pengangkatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen dan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Saya menaruh harapan besar agar Ketua DPRD yang baru bisa memimpin lembaga ini secara amanah, bijaksana, dan mampu mendorong setiap aspirasi rakyat menjadi kebijakan yang bermanfaat,” ucap Edi.
Edi juga menyampaikan apresiasi kepada Plt Ketua DPRD Junadi atas dedikasinya selama memimpin pasca wafatnya Junaidi. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Pemkab dan DPRD sangat krusial dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Kita harus terus menguatkan kemitraan strategis eksekutif dan legislatif, terutama dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tegasnya.
Menurut Edi, Kukar tengah menghadapi tantangan besar ke depan, terutama karena posisinya sebagai daerah mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar program-program pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk 20 kecamatan yang ada.
Rapat paripurna ini juga menjadi ajang konsolidasi multipihak. Hadirnya berbagai elemen seperti Forkopimda, pelaku usaha, akademisi, hingga tokoh agama menjadi simbol komitmen kolektif untuk masa depan Kukar.
“Kami mengajak semua elemen untuk terus berperan aktif. Kepada Forkopimda kami harapkan dukungan menjaga stabilitas, kepada dunia usaha kami buka ruang kolaborasi, dan kepada kalangan akademisi kami undang untuk menyumbangkan inovasi,” tutur Edi.
Ia pun mengingatkan pentingnya kritik konstruktif sebagai bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Kritik yang membangun adalah vitamin bagi pemerintahan yang sehat. Mari jaga kondusivitas daerah demi membangun Kukar secara bersama-sama,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/Pemkab Kukar)
